2 days ago
4
DPRD Jawa Barat melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup(MI/BAYU ANGGORO)
PANITIA Khusus XV DPRD Provinsi Jawa Barat mengakselerasi penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Langkah ini salah satunya diambil mengingat tingginya kompleksitas ekologis.
Ketua Pansus XV DPRD Jabar, Jenal Arifin, menjelaskan, terdapat beberapa isu penting yang mencuat seperti alih fungsi lahan yang masif, persoalan sampah, hingga pencemaran daerah aliran sungai (DAS). Ini menjadi sorotan utamanya sehingga persoalan tersebut memerlukan intervensi regulasi yang kuat dan aplikatif.
"Contohnya kami turun langsung ke Bogor untuk menangkap secara utuh realita persoalan di lapangan. Selain masalah sampah dan pencemaran DAS, laju alih fungsi lahan yang tak terendali juga menjadi ancaman nyata bagi keseimbangan ekosistem," katanya di Bandung, Senin (3/8).
Ia menambahkan, raperda ini tidak boleh sekadar formalitas, tapi harus menjadi solusi atas seluruh kompleksnya persoalan tersebut. Dalam penyusunan regulasi ini, Pansus XV menggandeng lintas perangkat daerah, seperti Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bogor.
Sinergi ini dinilai penting untuk memperkuat pokok empat pilar regulasi yakni perencanaan, pengawasan, pengendalian, hingga penegakan hukum.
"Masukan teknis dari dinas-dinas terkait sangat kami nantikan agar menjadi bahan diskusi mendalam bagi tim pansus. Raperda ini harus mempertajam fungsi pengawasan dan memberikan taring pada penegakan hukum, agar alih fungsi lahan liar serta pencemaran DAS di Bogor dan sekitarnya benar-benar bisa dikendalikan," tegasnya.
