2 weeks ago
6
DPRD Jawa Barat saat melaksanakan sidang paripurna.(MI/BAYU ANGGORO)
DPRD Jawa Barat menyoroti penurunan pendapatan daerah serta rencana pinjaman senilai Rp3,4 triliun dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran lendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Barat 2026. Berbagai catatan tersebut disampaikan setiap fraksi di DPRD Jawa Barat.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara menjelaskan, mayoritas fraksi mempertanyakan kesenjangan antara merosotnya pendapatan dan alokasi belanja yang tetap dipertahankan tinggi.
"Terutama terkait penurunan pendapatan daerah, belanja yang masih relatif tinggi, rencana pinjaman daerah, hingga perubahan pembiayaan. Sebagian besar mempertanyakan itu," katanya di Bandung, Rabu (2/9).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara kemampuan pendapatan daerah dengan kebutuhan belanja. Untuk menutup kesenjangan tersebut, Pemprov Jabar merencanakan pembiayaan melalui pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun.
"Untuk mengantisipasi persoalan ini, kami meminta eksekutif membeberkan rincian penggunaan anggaran secara transparan," katanya.
Dewan meminta kejelasan mengenai sebaran alokasi pinjaman tersebut di setiap perangkat daerah serta program prioritas yang akan dibiayai.
Pihaknya meminta penjelasan mengenai rincian penggunaan pembiayaan tersebut akan dialokasikan untuk berapa organisasi perangkat daerah (OPD), kegiatan apa saja yang akan dibiayai, serta bagaimana arah penggunaannya dalam PAPBD 2026.
"Ada juga pertanyaan terkait dengan rincian belanja. Rp3,4 triliun itu tersebar di berapa OPD, di berapa kegiatan, dan kegiatan apa saja, itu nanti akan dijawab," katanya.
Seluruh pertanyaan dan catatan fraksi tersebut, menurut Iswara, sudah diserahkan kepada eksekutif untuk dijawab dalam rapat paripurna.
"Ini penting sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian fiskal," katanya.
Dia menambahkan, pandangan umum fraksi-fraksi merupakan bagian dari fungsi DPRD dalam memberikan catatan, pertanyaan, dan masukan terhadap kebijakan anggaran pemerintah daerah.
Melalui tahapan jawaban gubernur, DPRD Jawa Barat akan memperoleh penjelasan lebih rinci mengenai alasan penurunan pendapatan, kebijakan mempertahankan belanja, rencana pinjaman daerah Rp3,4 triliun, rincian penggunaannya, serta perubahan struktur belanja dalam APBD Perubahan 2026.
