9 hours ago
1
Guru besar ilmu politik dan keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi.(MI/Bayu Anggoro)
GURU besar ilmu politik dan keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, menilai sayembara penangkapan begal yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak etis. Menurutnya, hal kontroversi ini tidak perlu dilakukan oleh seseorang yang memegang jabatan resmi.
Muradi menilai, sayembara merupakan hal informal yang tidak perlu dilakukan seorang gubernur. "Kalau disayembarakan sebenarnya kan sesuatu yang informal ya. Kalau itu dijadikan sebagai kebijakan gubernur, maka itu menyalahi etika. Etika dia sebagai pejabat publik," kata Muradi saat dihubungi, Jumat (31/7).
Muradi menjelaskan, gubernur harusnya mendorong koordinasi aparat penegak hukum untuk mengurangi ancaman begal. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, menurutnya kepala daerah harus memprioritaskan fungsi koordinasi formal dengan kepolisian, seperti memanggil dan berkoordinasi langsung dengan Polda maupun Polres setempat. "Bukan disayembarakan," katanya.
Ia pun mengkritisi inisiatif tersebut karena diangkat secara terbuka tanpa menempuh jalur formal terlebih dahulu seperti koordinasi instansi keamanan. "Kritiknya saya kira simpel aja. Melakukan sayembara itu saya kira enggak etis secara birokrasi, secara politik. Karena dianggap dia tidak menempuh jalur yang formal untuk mengurangi aksi begal itu sendiri," tambahnya.
Secara aturan, Muradi menyebut sayembara tersebut tidak melanggar ketentuan yang ada. Hanya saja, dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, langkah itu dinilai tidak sehat.
Lebih lanjut Muradi menilai, di tengah arus media sosial, publik atau warganet sering menyukai hal-hal yang instan dan cepat merespons situasi di lapangan. Namun, ia mengingatkan agar respons publik di dunia maya tidak mengaburkan standar etika birokrasi.
"Di era media sosial, ya publik mungkin butuh cepat. Tadi saya bilang, kalau buat saya salah, ya buat netizen bukan berarti salah. Artinya secara etika ya salah, tapi buat netizen kan, 'oh enggak, itu bagus," katanya.
Oleh karena itu, Muradi pun berharap Dedi Mulyadi bisa mengedukasi publik akan pentingnya etika birokrasi tersebut. "Tidak semata-mata untuk kepentingan sosial media ya, tapi untuk kepentingan yang lebih jauh. Artinya apa? Koordinasi, dorong kemudian pembentukan satgas dan sebagainya yang memang jauh lebih formal dan jauh lebih bisa terukur," paparnya.
RISIKO SAYEMBARA
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa sayembara tidak memiliki ukuran yang jelas dan berisiko memicu tindakan main hakim sendiri di tengah masyarakat, yang dikhawatirkan menyerupai pendekatan represif di masa lalu. "Kalau saya bilang kan sayembara ini ukurannya enggak ada. Ini kan sama nanti mendorong orang untuk melakukan tindakan yang sifatnya mengarah kepada anarki. Bisa enggak begitu? Bisa," kata Muradi.
Ia menilai, sayembara ini memancing masyarakat untuk saling mencurigai satu sama lain. "Setiap semua orang kemudian pakai motor brong atau misalnya mukanya galak kayak siapa gitu kan, seram. Wah, ini pasti preman, ini pasti begal, dan sebagainya. Artinya enggak perlu begitu," katanya.
Maka dari itu, Muradi menyarankan agar para pemimpin daerah dapat menyeimbangkan antara langkah formal dan informal. Jalur formal tetap harus didahulukan agar kehadiran negara dirasakan secara utuh oleh masyarakat. "Jadi harus balance dulu secara formalnya. Jangan, kemudian yang informal dulu, baru yang formal. Sayembara kan informal. Jadi yang formal dulu dikerjakan," katanya. (E-2)
