2 days ago
14
Foto udara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), Tebo, Jambi, Minggu (18/8/2024).(ANTARA/WAHDI SEPTIAWAN )
KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) melalui Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IV menggelar Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sinergi antara pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam merespons ancaman karhutla menjelang puncak musim kemarau.
Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan para pemegang PBPH bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam menghadapi musim rawan kebakaran hutan dan lahan.
Langkah ini juga merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan sebagai fondasi pembangunan nasional, yang diterjemahkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melalui penguatan sistem pencegahan dan kesiapsiagaan karhutla di seluruh wilayah Indonesia.
Kepala BPHL Wilayah IV, Andi Rohaendi, menegaskan bahwa upaya pencegahan merupakan strategi paling efektif dalam mengendalikan potensi kebakaran di kawasan hutan.
"Melalui komitmen Zero Karhutla ini, kami berharap seluruh pemegang PBPH dapat menjalankan tanggung jawabnya secara konsisten untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi," ujar Andi di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Sebagai bentuk kepatuhan dan kesiapsiagaan di lapangan, seluruh perwakilan pemegang PBPH di Provinsi Jambi secara resmi menandatangani Pernyataan Komitmen Zero Kebakaran Hutan dan Lahan.
Melalui kesepakatan tersebut, para pelaku usaha sektor kehutanan diwajibkan menyiagakan personel, sarana dan prasarana pemadam, mengintensifkan patroli terpadu, hingga memperkuat sistem komunikasi dan deteksi dini titik panas (hotspot).
Di sisi lain, KPH difungsikan untuk memperkuat pemantauan wilayah di tingkat tapak guna memastikan respons cepat jika terindikasi adanya titik api.
Rakor ini turut menghadirkan narasumber dari Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi, BPBD Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan, dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komda Jambi.
Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi, Ibnu Sulistyono, mengimbau agar data prakiraan cuaca dan iklim dari BMKG dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pemetaan wilayah rawan serta acuan jalur patroli di lapangan.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, mengingatkan kompleksnya tantangan penanganan karhutla pada lahan gambut.
"Penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Keterbatasan akses, sumber air, karakteristik lahan gambut, cuaca, dan perilaku pembakaran harus dihadapi melalui kesiapan personel, peralatan, pos terpadu, serta kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat," jelas Andre. (H-2)
