Serangan Israel ke Gaza.(Al Jazeera)
KELOMPOK Hamas mendesak pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memberikan tekanan kuat kepada Israel agar segera menghentikan operasi militer di Jalur Gaza, Palestina. Permintaan ini muncul di tengah kesepakatan baru mengenai mekanisme pelucutan senjata yang dinilai Hamas belum dibarengi dengan komitmen penghentian serangan oleh pihak Israel.
Seorang pejabat senior Hamas menyatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen pada proses pelucutan senjata. Namun, komitmen tersebut memiliki syarat mutlak, yakni Israel harus terlebih dahulu menghentikan seluruh operasi militernya di wilayah kantong tersebut.
"Jam-jam mendatang akan menjadi ujian keseriusan, bukan sekadar niat," tegas pejabat Hamas tersebut sebagaimana dilansir dari Anadolu, Senin (3/8).
Pejabat itu juga menambahkan bahwa Gedung Putih mengambil beberapa langkah strategis dalam beberapa jam terakhir. Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk mendorong implementasi kesepakatan gencatan senjata yang disepakati sebelumnya.
Peran Jared Kushner dan Board of Peace
Mantan tokoh Otoritas Palestina, Mohammed Dahlan, mengungkapkan bahwa menantu Presiden Trump sekaligus Utusan Khusus untuk Perdamaian di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), Jared Kushner, sedang aktif berkoordinasi dengan Israel. Upaya ini dilakukan guna memastikan penghentian serangan di Jalur Gaza dapat segera terwujud.
Pekan lalu, BoP mengumumkan kesepakatan lanjutan yang mencakup mekanisme pelucutan senjata Hamas. Kesepakatan ini merupakan bagian dari implementasi rencana 20 poin yang diusulkan Amerika Serikat sejak November tahun lalu.
Peta jalan dalam kesepakatan terbaru tersebut mencakup:
- Mekanisme pelucutan senjata Hamas secara bertahap.
- Pengalihan administrasi Gaza kepada National Committee for Gaza Administration (NCAG).
- Penarikan pasukan Israel dari wilayah Jalur Gaza.
"(NCAG) akan segera memulai transisi bertahap menuju otoritas penuh dengan dukungan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Lembaga ini akan mempercepat penegakan supremasi hukum, keamanan, dan perbaikan kondisi kemanusiaan di Gaza," tulis pernyataan resmi BoP.
Mekanisme Pelucutan Senjata
Berdasarkan poin-poin kesepakatan, proses pelucutan senjata baru akan dimulai setelah NCAG dan ISF resmi memasuki Jalur Gaza. NCAG ditunjuk sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi, mengamankan, serta menyimpan seluruh infrastruktur dan persenjataan militer yang telah dibongkar.
Namun, terdapat celah krusial dalam dokumen kesepakatan lanjutan tersebut. Klausul mengenai penghentian operasi militer secara eksplisit tidak dicantumkan dalam implementasi teknis pelucutan senjata, melainkan hanya tertera pada perjanjian gencatan senjata sebelumnya.
Hal inilah yang memicu kekhawatiran Hamas. Mereka menilai tekanan internasional, khususnya dari pemerintahan Trump, sangat diperlukan agar Israel benar-benar menghentikan agresi militernya secara total seiring dengan dimulainya proses transisi administrasi di Gaza. (I-2)

















































