1 week ago
5
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kiri) tiba untuk mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/9/2026).(Antara/Fauzan)
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mengambil langkah untuk menjaga kesinambungan anggaran di tengah kenaikan harga minyak dunia yang menembus level US$100 per barel pada September 2026.
Purbaya menilai kenaikan harga minyak dunia bukan merupakan kondisi baru bagi pemerintah. Menurutnya, pemerintah telah memiliki pengalaman dalam menjaga anggaran ketika menghadapi gejolak harga komoditas.
"Ini bukan pengalaman baru. Kita tidak akan terlalu kaget," ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (9/9).
Ia mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah yang menjadi salah satu faktor pendorong kenaikan harga minyak dunia.
"Pertama, berdoa dulu supaya perang selesai. Kedua, kita pasti melakukan langkah-langkah untuk memastikan anggaran kita tetap berkesinambungan seperti tahun ini," katanya.
Kenaikan harga minyak dunia terjadi di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. Kondisi tersebut mendorong harga minyak mentah jenis Brent menguat 2,3% hingga sempat diperdagangkan di level US$100 per barel sebelum terkoreksi tipis.
Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) juga menguat 1,3% ke posisi US$94 per barel. Pergerakan harga tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi memberikan tekanan terhadap anggaran negara.
Sebelumnya, Purbaya mengatakan pemerintah sejak awal telah memperhitungkan risiko kenaikan harga minyak dalam penyusunan stimulus semester II 2026. Dengan demikian, kenaikan harga minyak hingga US$100 per barel masih berada dalam skenario yang telah diperhitungkan pemerintah.
"Waktu rancangan stimulus kemarin dilakukan dengan asumsi harga minyak US$100 per barel. Jadi tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Hanya, kementerian/lembaga maupun daerah mungkin tidak akan seleluasa sebelumnya," katanya beberapa waktu lalu.
Meski demikian, pemerintah tetap melakukan simulasi terhadap berbagai skenario harga minyak untuk mengantisipasi perkembangan ke depan. Langkah tersebut juga dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah menghitung dampak kenaikan harga minyak terhadap anggaran.
"Kalau bahan bakar minyak (BBM) yang subsidi akan kita jaga terus. Cuma kemarin waktu rapat kabinet, Presiden meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan skenario yang berbeda. Jadi, kita sedang hitung," ujar Purbaya.
Berdasarkan data APBN KiTa semester I 2026, harga Indonesia Crude Price (ICP) secara year to date hingga 31 Mei 2026 mencapai US$91,87 per barel. Angka tersebut sudah US$21,87 lebih tinggi dibandingkan asumsi ICP dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar US$70 per barel.
Dorongan B50
Di tengah kenaikan harga minyak tersebut, kebijakan pencampuran biodiesel 50% atau B50 dinilai semakin strategis. Kadin Indonesia Institute menilai B50 tidak hanya perlu dipandang sebagai kebijakan energi dan substitusi impor, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi industri serta penguatan neraca pembayaran.
Pemerintah memperkirakan implementasi B50 dapat mengurangi impor solar sekitar 18 juta kiloliter dan menghasilkan penghematan devisa sekitar Rp170 triliun. Penghematan tersebut dinilai dapat mengurangi sensitivitas Indonesia terhadap perubahan harga minyak dunia sekaligus menekan kebutuhan pembiayaan eksternal.
Director of Insight Kadin Indonesia Institute, Fakhrul Fulvian, mengatakan implementasi B50 dapat membantu mengurangi kebutuhan devisa untuk impor energi. Menurutnya, kebijakan tersebut bekerja dengan mengurangi kebutuhan dolar yang selama ini digunakan untuk membiayai impor energi.
Fakhrul menjelaskan, ketika neraca pembayaran mengalami tekanan, pemerintah umumnya berfokus pada upaya meningkatkan aliran devisa masuk ke Indonesia. Namun, B50 menawarkan pendekatan dari sisi sebaliknya, yakni menekan kebutuhan devisa yang harus keluar dari dalam negeri.
"B50 bekerja dari arah sebaliknya, yakni mengurangi kebutuhan dolar untuk keluar sekaligus mengubah sumber daya domestik menjadi kapasitas energi nasional," kata Fakhrul.
Namun, implementasi B50 dianggap mesti memperhitungkan dampaknya terhadap sektor pengguna, seperti pertambangan, perkebunan, trucking, pelayaran, dan industri yang menggunakan alat berat.
"Penghematan devisanya besar, tetapi kita harus memastikan tidak muncul biaya tersembunyi berupa kenaikan maintenance, downtime, atau penurunan produktivitas. B50 harus dinilai berdasarkan net economic benefit bagi Indonesia," ujarnya.
Selain itu, kesiapan logistik menjadi faktor penting. Peningkatan volume biodiesel membutuhkan kapasitas penyimpanan, terminal, transportasi, blending, dan quality control yang memadai agar implementasi B50 tidak menimbulkan hambatan baru. (I-2)
