3 hours ago
6
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengingatkan penyebaran hoaks kini semakin terstruktur dan terorganisasi. (MI/Netty)
PENYEBARAN hoaks di ruang digital kini tidak lagi sekadar dilakukan individu secara spontan. Seiring perkembangan teknologi, penyebaran informasi palsu semakin terstruktur, terorganisasi, bahkan mampu memengaruhi opini publik dalam skala luas. Kondisi ini mendorong perlunya kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat untuk menciptakan ruang digital yang aman dan sehat.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, dalam kegiatan Kelas Parlemen yang mengangkat tema demokrasi digital dan literasi media sosial. Menurutnya, perubahan lanskap informasi membuat masyarakat harus lebih waspada terhadap berbagai bentuk manipulasi informasi yang beredar di internet.
"Kita menghadapi hoaks, disinformasi, penyalahgunaan artificial intelligence melalui deepfake, kebocoran data pribadi, cyberbullying, penipuan digital, eksploitasi anak, hingga manipulasi opini publik melalui buzzer maupun operasi informasi yang terorganisasi," ujar Amelia.
Ia menjelaskan, penyebaran hoaks saat ini telah mengalami perubahan pola. Jika sebelumnya informasi palsu banyak disebarkan individu, kini praktik tersebut dapat dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan teknologi digital dan jaringan yang terorganisasi.
"Penyebaran hoaks bukan lagi dilakukan secara spontan oleh individu, tetapi dapat dilakukan secara sistematis dan terorganisasi. Karena itu menjaga ruang digital bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara, masyarakat, media, dan kita semua sebagai pengguna internet," tegasnya.
Amelia menilai tantangan di ruang digital semakin kompleks karena masyarakat tidak hanya berhadapan dengan berita palsu, tetapi juga konten yang sengaja dibingkai untuk membentuk persepsi tertentu. Di era kecerdasan buatan (AI), menurutnya, manipulasi informasi tidak selalu dilakukan dengan menciptakan berita bohong.
"Di era AI, memanipulasi persepsi tidak selalu menggunakan berita palsu. Kadang-kadang berita yang benar pun dapat dipilih, dipotong, diperbesar, dan disebarkan sedemikian rupa sehingga membentuk persepsi atau opini tertentu," katanya.
Literasi Digital
Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat literasi digital menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Masyarakat perlu memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terjebak dalam arus informasi yang telah dipengaruhi algoritma media sosial.
Menurut Amelia, literasi digital saat ini harus berkembang lebih jauh, bukan hanya sebatas mampu membedakan informasi benar dan salah.
"Literasi digital hari ini harus naik kelas. Tidak hanya mampu membedakan mana berita yang benar atau salah, tetapi juga mampu bertanya siapa sumbernya, siapa yang diuntungkan, dan mengapa informasi itu muncul di timeline saya," ujarnya.
Pengetatan Regulasi
Selain memperkuat literasi digital, DPR RI juga terus mendorong penguatan regulasi melalui pembahasan sejumlah aturan, seperti revisi Undang-Undang Penyiaran dan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber. Regulasi tersebut, kata Amelia, disusun agar mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa menghambat inovasi digital.
Ia menegaskan perlindungan masyarakat menjadi tujuan utama dari setiap regulasi yang sedang disusun.
"Regulasi ini dibuat bukan untuk menghambat inovasi, tetapi untuk memastikan bahwa inovasi berkembang secara bertanggung jawab dan mampu melindungi masyarakat," jelasnya.
Menutup pemaparannya, Amelia mengajak generasi muda memanfaatkan media sosial secara lebih bijak. Menurutnya, anak muda memiliki posisi strategis sebagai pembentuk opini sekaligus agen perubahan dalam demokrasi digital.
"Gunakanlah media sosial bukan hanya untuk mengejar viralitas. Gunakan media sosial sebagai ruang belajar, ruang berdiskusi, menyampaikan aspirasi secara santun, mengawal kebijakan publik, dan menyebarkan informasi yang benar," pungkasnya. (Z-2)
