9 hours ago
4
Oleh : Analis Kebijakan Energi, Jurusan Hubungan Inernasinal, UPN “Veteran” Yogyakarta
REPUBLIKA.CO.ID -- Perang AS_Israel Iran menyebabkan fluktuasi harga minyak di pasar global. Harga minyak dipatok dengan index Brent dan WTI (West Texas Index). Brent adalah harga yang merujuk minyak produksi Laut Utara dan berlaku untuk Kawasan Eropa, Timur Tengah dan Afrika Utara. WTI adalah index harga minyak yang dihasilkan di AS dan berlaku untuk Amerika Serikat, Amerika Latin dan Canada.
Sampai Kamis, (27/3/2026), pukul 06.30 pagi, minyak WTI dalam perdagangan berjangka (futures) bertahan pada 93,2 dolar AS per barel, meski turun dari 98,5 dolar AS per barel di hari Senin, (23/3/2026). Minyak Brent mencapai 106 dolar AS per barel. Rata-rata harga minyak naik sebesar 50 persen sejak liansi AS-Israel menyerang Iran.
Di satu pihak, Kemungkinan harga minyak akan mencapai tingkat equilibrium baru jika negara-negara anggota IEA (International Energy Agency) menambah pasokan dengan melepas Cadangan minyak strategis mereka ke pasar.
Sejauh ini, 32 anggota IEA menyimpan cadangan strategis sebesar 1.2 miliar barel, ditambah 600 juta beral stok industri. Pada 12 Maret 2026 mereka sepakat melepas 400 juta barel ke pasar untuk menekan harga minyak.Selain itu, keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melonggarkan embargo minyak Rusia, menambah pasokan minyak di minyak pasar global.
Kebijakan peningkatan kuota 12 negara negara pengekspor minyak (OPEC) juga akan menekan lonjakan harga minyak. Kartel minyak ini menyumbang 40 persen produksi minyak dunia, sehingga penambahan kuota memiliki efek peredam yang kuat. Namun demikian, penurunan signifikan harga minyak hanya akan terjad jika perang, dengan negosiasi damai atau serangan darat.
Di pihak lain, perang panjang akan terus mempertahankan harga minyak tinggi. Kenaikan kuota produksi OPEC akan berdampak minimal karena lima negara anggotanya berada di Timur Tengah. Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA) Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA) tidak dapat mengekspor minyak karena blokade Iran di Hormuz.
Kontribusi teluk dalam produksi minyak dunia mencapai 29,1 persen tahun 2026. Hanya sedikit lebih rendah dari Amerika Utara yang menyumbang 29,9 persen. IEA melaporkan bahwa 20 juta barel minyak mentah dan produk minyak melewati selat Hormuz. Perang saat ini dan blockade Hormuz mengirim gelombang kejut pada dinamika pasar minyak global.
Perluasan konflik ke laut merah akan melambungkan harga minyak global. Kawasan ini berada dalam jangkauan roket dan rudal kelompok Houthi di Yaman yang dekat disokong Iran. Titik kritis adalah selat Bab el -Mandeb yang menghubungkan Laut merah dan Teluk Aden. Penutupan Selat ini mencegah tanker dari Teluk Persia melewati terusan Suez dan harus memutar ke ujung Selatan Afrika.
Jarak tempuh tanker yang makin jauh menaikkan biaya angkut. Pada saat bersama Asuransi maritim makin mahal dan ikut mendorong kenaikan harga. Laporan Reuters (6/3/2026) menyebutkan bahwa Asuransi resiko perang dapat mencapai 1,75 milliar dolar AS. Untuk tanker bernilai antar 200- 300 juta dolar AS, kenaikan tiga persen asuransi akan menambah biaya premi sampai 7,5 juta dolar AS. Sedangkan sebelum konflik hanya sebesar 625 ribu dolar AS.
Perlunya Cadangan Minyak Strategis Indonesia
Apa implikasinya bagi Indonesia? Cepat atau lambat lonjakan harga minyak global akan ditanggung Indonesia. Menteri ESDM, Bahlil…menyebut persediaan BBM Indonesia cukup untuk 18-21 hari konsumsi. Selain itu, pemerintah melakukan diversifikasi impor minyak mentah dari Kawasan Afrika.
Di Tengah blokade Hormuz, negara-negra Asia lain akan melirik impor minyak dari Afrika dan Amerika Latin. Situasi ini akan mendorong kenaikan harga minyak dari dua Kawasan ini karena tingginya permintaan.
Kalau perang tidak berhenti, harga minyak akan terus melonjak. Demikian juga harga gas alam. Harga dua jenis energi ini sangat sensitif terhadap gangguan pasokan. Negara pengimpor minyak, seperti Indonesia adalah yang paling terkena dampaknya. Harga BBM mungkin harus dinaikkan di bulan mendatang.
Sudah saatnya Indonesia menimbun minyak dengan membangun Strategic Petroleum Reserve (SPR) atau cadangan minyak srategis. Minyak yang sengaja ditimbun untuk mengantisipasi krisis.
SPR adalah sejumlah minyak yang disimpan sebuah negara. Minyak bisa disimpan dalam tanah, atau di dalam tangki. Idealnya tangki-tangki itu ditanam dalam tanah dan tersebar di beberapa wilayah. Kalau perang, tangki-tangki tersebar itu tidak mudah diledakkan musuh
Minyak simpanan berfungsi dua. Pertama, menjaga ekonomi tetap berputar saat terjadi krisis energi global. Kedua, menjaga mesin perang bisa beroperasi saat keamanan nasional terancam oleh serangan militer. Negara-negara angota IEA memiliki cadangan minyak strategis minimal 90 hari. Standar yang bisa ditiru oleh pemerintah Indonesia.
AS membangun Cadangan strategis minyak sejak krisis minyak tahun 1974. Tindakan itu dilakukan untuk merespon embargo OPEC. Tangki-tangki bawah tanah berada di negara bagian Lousiana dan Texas. Pada tahun 2020, AS memiliki cadangan minyak mentah sebesar 650 juta barel (www.iea.org)
Model AS lalu ditiru oleh International Energy Agency (IEA). Organisasi ini mewajibkan anggotanya membangun cadangan minyak. Saat terjadi krisis pasokan, negara-negara anggota akan melepas sejumlah minyak dari cadangan ke pasar. Harga minyak akan relatif stabil karena pasokan yang cukup.
Nuklir mencegah lawan untuk menyerang duluan. SPR mencegah produsen dan pedagang menaikkan harga minyak saat terjadi krisis. Misalnya, pada 1 Maret 2022, Presiden AS Joseph Biden memerintahkan pelepasan 30 juta barel minyak mentah ke pasar. Tindakan dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga tajam minyak akibat invasi Rusia. 30 negara anggota IEA juga melepas tambahan 30 juta barel minyak.
Mengapa harus menimbun minyak
Indonesia perlu 'menimbun' minyak dalam bentuk cadangan minyak strategis. Dalam UU No. 30/2007 tentang energi menyebut cadangan strategis sebagai "cadangan energi untuk masa depan". Dengan demikian, UU ini tidak menunjuk secara khusus pada cadangan minyak.
Kementerian ESDM sedang merencanakan membangun SPR sebesar 45 juta barrel. Jumlah ini dapat dipakai untuk 30 hari konsumsi saat terjadi krisis atau perang. Untuk tujuan itu, upaya kerjasama impor sedang dilakukan dengan negara-negara penghasil minyak.
Fasilitas penyimpanan dapat disebar ke beberapa tempat. Salah satunya dengan menambah penampungan pada 9 kilang yang sudah ada. Pembelian minyak dapat dilakukan saat harga sedang rendah sehingga tidak memboroskan APBN.
Selain itu, eskpor minyak mentah mungkin perlu dihentikan agar bisa dijadikan sebagai cadangan. Ini memang kebijakan yang sulit, karena ekspor minyak adalah salah satu sumber pendapatan negara.
Indonesia perlu cadangan strategis karena beberapa alasan. Pertama, angka produksi minyak dalam negeri terus menurun. SKK Migas melaporkan tahun 2021, lifting minyak mentah hanya mencapai 600 ribu barel per hari. Pada saat yang sama, produksi kilang dalam negeri hanya sekitar 800 ribu barrel/hari. Konsumsi BBM telah mencapai 1,4 juta Kl/per hari. Impor jadi jawaban atas kesenjangan pasokan dan permintaan.
Dalam jangka panjang harga minyak terus naik karena pertambahan permintaan global, sumber minyak makin sulit, biaya eksploitasi dan produksi makin mahal. Negara pengimpor seperti Indonesia harus mengantisipasi kenaikan harga minyak dalam jangka panjang. Jika tidak, makin banyak uang diboroskan untuk subsidi karena impor semakin mahal.
Kedua, guncangan harga minyak akan terus berulang karena kutukan geo-politik. Mayoritas penghasil minyak berada di kawasan yang sering konflik seperti Eropa Tengah, Timur Tengah dan Afrika Utara. Kawasan ini tidak pernah stabil. Pada Maret 2011, saat konflik Libya meletus, harga minyak jenis Brent melonjak dari 2,40 dolar AS per barel menjadi 118 dolar AS per barel.
Ketiga, kebangkitan nasionalisme sumber daya dan fenomena 'oil weapon'. Di tengah liberalisasi pasar migas, ada negara menerapkan nasionalisme sumber daya migas. Cirinya adalah penguasaan penuh negara atas produksi dan distribusi migas. Negara-negara ini kerap menggunakan migas sebagai senjata politik.
Rusia di bawah Putin menggunakan embargo gas untuk menekan Eropa agar tidak mencampuri invasinya ke Crimea tahun 2014. Venezuela di bawa Hugo Chavez menggunakan minyak sebagai senjata melawan AS. Tindakan mereka ikut menambah volatilitas harga migas di pasar internasional.
Keempat, akses langsung oleh importir utama. Negara seperti Cina membangun cadangan migas dengan dua cara. Pertama membeli dari pasar internasional. Kedua menguasai langsung sumber migas di negara asal. Biasanya dengan menggunakan perusahaan negara.
Minyak dari lapangan yang dikuasai tidak dijual di pasar internasional. Barang penting ini langsung dikirim ke negara tujuan. Cina menerapkan upaya kedua ini di Afrika. Akses langsung mengganggu perputaran bebas komoditas migas di pasar, yang membahayakan negara-negara importir lain.
Kelima, Asia adalah wilayah dengan potensi konflik tinggi. Pertama adalah kemungkinan konflik di Asia Timur antara Korea Utara dan Korea Selatan. Jika pecah konflik, Jepang, AS dan Cina akan terlibat di dalamnya. Kedua, kemungkinan konflik di Laut Cina Selatan (LCS) yang melibatkan Cina, 5 negara ASEAN, AS dan sekutunya. Perang di dua kawasan ini akan mengganggu jalur suplai, meningkatkan resiko, naiknya biaya asuransi dan harga minyak yang dipasok dari luar.
Untuk menghadapi konflik di LCS, mesin perang Indonesia membutuhkan bahan bakar agar bisa beroperasi dalam waktu lama. Pesawat tempur dan kapal perang harus dikerahkan dengan suplai bahan bakar yang stabil dan memadai. Tanpa minyak, Rafale, F-16, F-15, Apache, frigat, kapal selam tidak akan berfungsi efektif melindungi wilayah dan rakyat Indonesia.
Penutup
Biaya pembangunan SPR memang tidak murah dari segi keuangan. Fungsinya yang penting untuk menjamin keamanan energi dan ketahanan nasional, membuat biaya mahal menjadi relatif. Dunia makin tidak aman. Perkembangan ini makin menambah ketidakpastian pasar minyak global. Seraya mendorong energi terbarukan, cadangan strategis harus dibangun, meski secara bertahap.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
