1 week ago
25
Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026(APHI)
Pengembangan ekonomi karbon dan keanekaragaman hayati di Indonesia memerlukan kolaborasi lintas sektor yang menghubungkan pengelolaan hutan lestari, kepastian regulasi, investasi bertanggung jawab, serta manfaat nyata bagi masyarakat. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 bersama Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICBA) untuk memperkuat potensi tersebut.
Ketua Umum APHI Soewarso menegaskan bahwa keterlibatan pelaku usaha kehutanan sangat krusial untuk menjembatani kebijakan pemerintah dengan pelaksanaan teknis di tingkat tapak. Hal ini mencakup pengelolaan karbon dan perlindungan keanekaragaman hayati secara langsung di lapangan.
“APHI siap menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan implementasi di dunia usaha. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas anggota, memperkuat standar, mendukung proyek yang kredibel, dan mengembangkan kemitraan yang bertanggung jawab,” ujar Soewarso dalam sambutannya untuk Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Bali, Rabu (9/9/2026).
Soewarso menjelaskan bahwa hutan memiliki fungsi yang saling berkaitan, mulai dari penyimpan karbon, habitat keanekaragaman hayati, pengatur tata air, hingga penopang kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan nilai ekonomi karbon harus menjadi bagian integral dari pengelolaan hutan lestari.
“Tantangan kita bukan hanya bagaimana menghasilkan unit karbon. Tanggung jawab yang lebih besar adalah membangun pasar karbon berintegritas tinggi yang dipercaya pembeli, menarik investasi yang bertanggung jawab, memberikan manfaat yang adil kepada masyarakat, dan memperkuat kelestarian hutan,” tambahnya.
Lima Prioritas APHI
Dalam upaya tersebut, Soewarso memaparkan lima prioritas utama APHI, yaitu:
- Kepastian regulasi dan berusaha.
- Integritas pasar karbon.
- Pengelolaan karbon dan keanekaragaman hayati secara terpadu.
- Pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama.
- Kolaborasi berbasis bentang alam.
Ia menekankan bahwa kepastian diperlukan di setiap tahapan proyek, mulai dari penetapan kondisi dasar (baseline), validasi, verifikasi, hingga perdagangan unit karbon. Kualitas data dan transparansi pengukuran (MRV) harus menjadi fondasi utama kepercayaan pasar.
“Indonesia seharusnya tidak hanya mengejar volume transaksi. Kita harus membangun reputasi sebagai penyedia kredit karbon berkualitas tinggi yang memberikan manfaat nyata bagi iklim, alam, dan masyarakat,” tegas Soewarso.
APHI juga mendorong pendekatan multiusaha kehutanan yang mengintegrasikan nilai karbon dengan perlindungan keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu (HHBK), agroforestri, hingga ekowisata. Selain itu, masyarakat sekitar hutan wajib dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pembagian manfaat melalui dukungan teknologi dan insentif ekonomi.
Sinergi dengan ICBA
Ketua ICBA Rob Raffael menyambut baik peran APHI sebagai inisiator yang menghubungkan pengelola hutan dengan investor, pembeli karbon, dan akademisi. Menurutnya, pengalaman pengelolaan hutan di tingkat tapak sangat dibutuhkan untuk mengembangkan ekonomi karbon yang berkelanjutan.
“Kami ingin forum ini menjadi ruang untuk mempertemukan kebutuhan pengelola kawasan dengan dukungan kebijakan, teknologi, dan pembiayaan,” kata Rob. Ia menambahkan bahwa kepercayaan pasar hanya bisa dibangun melalui kualitas proyek yang terukur dan tata kelola yang transparan.
Melalui sinergi APHI dan ICBA, Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 diharapkan mampu mendorong kemitraan jangka panjang dan pembiayaan inovatif. Langkah ini bertujuan menghasilkan proyek karbon yang kredibel sekaligus menjaga hutan sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi hijau Indonesia. (E-3)
