Inggris Mau Akui Palestina, Dorong Two-State Solution

Jakarta, CNN Indonesia --

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengungkap pihaknya akan mengakui negara Palestina pada September mendatang. Namun begitu, ada syarat yang harus dipenuhi sebelum pengakuan tersebut.

Menurut Starmer Inggris siap mengakui negara Palestina, asal Israel juga mengambil langkah-langkah konkret di Gaza, termasuk menyetujui proposal gencatan senjata. Dalam kesempatan itu, Starmer juga mendorong solusi dua negara atau two-state solution menyikapi apa yang terjadi di wilayah tersebut.

"Saya selalu mengatakan bahwa kami akan mengakui negara Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang tepat pada saat dampak maksimal bagi solusi dua negara," kata Starmer, Selasa (29/7), melansir AFP.

"Dengan solusi tersebut kini terancam, inilah saatnya untuk bertindak," tambahnya.

Starmer sebelumnya menggelar rapat darurat dengan kabinetnya untuk membicarakan krisis di Jalur Gaza dan mengupayakan pengakuan terhadap negara Palestina pada Selasa (29/7).

Rapat darurat ini berlangsung setelah Starmer dilaporkan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Skotlandia pada Senin (28/7). Dalam pertemuan itu, Starmer memaparkan rencana Inggris terkait Gaza kepada Trump.

Rencana Inggris terkait Gaza ini berfokus pada upaya mencapai perdamaian permanen dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Rencana Inggris ini juga mencakup kondisi-kondisi yang harus dicapai agar London bisa sesegera mungkin mengakui negara Palestina.

Menurut The Daily Telegraph, proposal Inggris itu juga mencakup syarat soal tidak boleh ada peran Hamas lagi dalam rekonstruksi Gaza.

Selain itu, London juga memberi syarat agar Hamas dan Israel segera menyepakati gencatan senjata dan membebaskan semua sandera yang masih ditawan.

Starmer semakin tertekan untuk membawa Inggris mengakui Palestina menyusul Prancis, Kanada, dan beberapa negara Eropa lainnya yang telah lebih dulu melakukan langkah tersebut.

Prancis dan Kanada berencana meresmikan pengakuan terhadap Palestina di sidang Majelis Umum PBB pada September mendatang.

Tak hanya dari luar negeri, Starmer juga tertekan dari dalam negeri termasuk partainya sendiri, Partai Buruh, yang makin mendesak sang PM untuk mengakui Palestina dan berbuat lebih untuk menghentikan kekejian Israel di Jalur Gaza.

(dmi/dmi)