1 week ago
6
Presiden Donald Trump dan PM Israel Benjamin Netanyahu(White House)
LANGKAH Inggris menjatuhkan sanksi terhadap pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki langsung direspon keras oleh otoritas Israel. Pemerintah Israel mengumumkan akan menutup misi diplomatik Inggris untuk Palestina, mengusir personel militer Inggris dari pangkalan koordinasi internasional di dekat Gaza, serta melarang hampir belasan anggota parlemen Inggris berhaluan kiri memasuki wilayahnya.
Kebijakan sanksi tersebut diambil Pemerintah Inggris dengan alasan moral untuk menghentikan kehancuran solusi dua negara akibat tindakan pemukim Israel. Inggris memprotes keras pembiaran yang dilakukan pemerintah Israel terhadap praktik pembersihan etnis warga Palestina di wilayah tersebut.
Eskalasi diplomatik ini meluas setelah 11 negara, sebagian besar dari Eropa, bersiap bergabung dalam larangan perdagangan produk pemukiman. Di tengah situasi isolasi ini, publik menantikan apakah Amerika Serikat selaku sekutu utama Israel akan pasang badan memberikan perlindungan diplomatik dan mengecam kebijakan Inggris.
Dugaan bakal adanya teguran keras dari AS sempat menguat setelah Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, memberi sinyal kemungkinan munculnya sanksi atau tindakan balasan terhadap Inggris. Namun hingga Selasa waktu setempat, tanggapan resmi Washington justru cenderung dingin dan tertahan.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa pemerintahannya tidak akan mengikuti langkah yang diambil Inggris.
"Jelas, kami tidak akan melakukan apa yang dilakukan Inggris. Kami melihat pengumuman mereka hari ini, tetapi saya tidak memiliki komentar apa pun mengenai hal itu saat ini," ujar Rubio.
Rubio menambahkan pihak Inggris telah memberikan pemberitahuan terlebih dahulu. Ia menegaskan AS berbagi tujuan yang sama terkait stabilitas kawasan dan tidak ingin melihat peningkatan kekerasan di Tepi Barat.
Presiden AS Donald Trump juga memberikan tanggapan terukur. Ia mengaku memahami situasi yang terjadi, namun ingin berbicara langsung dengan pihak Israel untuk mengetahui latar belakang dari perkembangan situasi tersebut.
"Saya memahami betul apa yang sedang terjadi, tetapi saya ingin mengetahui mengapa hal itu mendadak terjadi," kata Trump.
Sikap tidak terburu-buru dari Washington ini mencerminkan dinamika hubungan yang sedang merenggang antara pemerintahan Trump dan kepemimpinan Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Saat ini, prioritas utama kebijakan luar negeri Trump adalah mencegah memburuknya krisis di Selat Hormuz dalam konfrontasinya dengan Iran.
Sikap Israel dalam beberapa kesempatan dinilai berpotensi mengganggu diplomasi AS, termasuk ketika terjadi peningkatan ketegangan dengan Hizbullah di Libanon. Di sisi lain, rencana perdamaian Gaza yang diusulkan Trump, yang mencakup pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel, juga ditolak oleh Netanyahu dalam formulasi saat ini.
Aksi kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat turut memicu ketegangan dengan sekutu-sekutu Arab AS di kawasan Teluk. Negara-negara mediator dalam konflik Gaza tersebut terus menuntut kepastian peran AS dalam meredam aksi kekerasan terhadap warga Palestina.
Hingga saat ini, Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS belum mengeluarkan kritik spesifik atau hukuman terhadap Inggris. Pembelaan penuh terhadap kebijakan pemukiman Israel tampaknya belum menjadi prioritas utama bagi pemerintahan Trump di tengah kalkulasi strategis kawasan yang sedang berlangsung. (BBC/Z-2)
