3 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, LONDON – Inggris dilaporkan akan mengakui negara Palestina pada Ahad ini setelah Israel gagal memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Keir Starmer pada bulan Juli. Langkah itu bakal memulai gelombang pengakuan oleh negara-negara Eropa di PBB pada Senin (22/9/2025).
The Guardian melaporkan perdana menteri akan membuat pengumuman tersebut setelah menyimpulkan bahwa situasi kemanusiaan telah memburuk secara signifikan dalam beberapa minggu terakhir. Tindakan ini dilakukan meskipun ada tekanan dari AS dan keluarga sandera yang ditahan oleh Hamas.
Starmer mengatakan pada Juli bahwa dia akan mengakui Palestina sebelum pertemuan para pemimpin dunia di sidang umum PBB minggu depan jika situasi di Gaza tidak membaik.
Bersamaan dengan berlanjutnya serangan militer dan krisis kemanusiaan di Gaza, pemerintah Inggris khawatir dengan rencana percepatan pemukiman Israel di Tepi Barat yang dikhawatirkan oleh para menteri akan mengakhiri harapan solusi dua negara.
Partai Buruh berusaha menekankan bahwa pengakuan atas negara Palestina bukanlah sebuah hadiah bagi Hamas, dan menekankan bahwa mereka tidak akan mempunyai peran dalam pemerintahan Gaza di masa depan. Pemerintah diperkirakan akan meningkatkan sanksi terhadap Hamas pada waktunya, dan meningkatkan tuntutan pembebasan sandera.
Demonstrasi bela Palestina di London
“Penting untuk menyatakan bahwa pengakuan negara Palestina adalah konsekuensi dari ekspansi serius yang kita lihat di Tepi Barat, kekerasan pemukim yang kita lihat di Tepi Barat dan niat serta indikasi bahwa kita ingin membangun, misalnya, pembangunan E1 yang akan mendorong kemungkinan solusi dua negara,” kata David Lammy, wakil perdana menteri yang akan mewakili Inggris di sidang umum PBB.
Israel telah meningkatkan serangannya terhadap Kota Gaza, termasuk dengan serangan yang menurut para pejabat kesehatan pada hari Sabtu menewaskan sedikitnya 96 orang dalam semalam. Di Israel, ribuan demonstran bergabung dengan keluarga sandera yang masih ditahan oleh Hamas untuk menuntut Benjamin Netanyahu, perdana menteri Israel, merundingkan diakhirinya perang.
Pertemuan tingkat tinggi pada KTT PBB yang melibatkan para pemimpin dunia dimulai pada 23 September. Starmer mendapati dirinya berselisih dengan pemerintahan Donald Trump mengenai tindakan tersebut, yang menentang pemberian pengakuan resmi kepada negara bagian tersebut.
Pemimpin Partai Buruh tersebut sebelumnya menyatakan bahwa pengakuan Inggris bersifat bersyarat dan dia akan menahan diri jika Israel berkomitmen terhadap gencatan senjata dan perdamaian berkelanjutan jangka panjang yang menghasilkan solusi dua negara, dan mengizinkan PBB untuk memulai kembali pasokan bantuan.
Namun ketiga syarat tersebut kemungkinan besar tidak dapat dipenuhi mengingat pemerintah Israel menentang syarat-syarat tersebut. Negara Palestina saat ini diakui oleh 147 dari 193 negara anggota PBB.
