2 hours ago
1
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pemberangkatan haji tanpa antrean jadi dasar penelusuran terhadap kasus kuota haji tambahan di Kementerian Agama (Kemenag). KPK mencurigai praktek jual beli kuota haji tambahan menyebabkan praktek haji tanpa antrean.
"Kuota-kuota haji khususnya berasal dari kuota tambahan itu ya dimana yang kuota khusus ini dibagi ke para biro perjalanan melalui asosiasi, kan ada beberapa asosiasi, kalau tidak salah ada 12 atau 13 asosiasi yang membawahi beberapa biro perjalanan, nah ini dibagi pada biro perjalanan haji ini, ada yang juga diperjualbelikan antara biro ada juga yang langsung diperjualbelikan kepada para calon jamaah," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Selasa (16/9/2025).
Sekadar gambaran, kasus ini berawal dari diskresi pembagian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah RI. Dari kuota tambahan sebanyak 20 ribu ini dipecah Kemenag menjadi 50-50 untuk haji reguler dan khusus.
Dari sinilah, KPK menduga jual beli kuota haji tambahan dilakukan biro perjalanan kepada calon jamaah haji. Kuota ini diduga didapatkan biro perjalanan lewat asosiasinya.
KPK mencermati seharusnya tak ada haji khusus yang dapat berangkat langsung di tahun yang sama saat mendaftar. Sebab haji khusus pun diwajibkan antre meski jangka waktunya tak sepanjang haji reguler.
"Ya kalau kita melihat urut kacangnya ya, kuota khusus itu kan sebetulnya juga ada antreannya begitu ya, namun dalam pelaksanaan di 2024 ini ada yang kemudian berangkat tanpa antrean," ujar Budi.
Oleh karena itu, KPK terus memanggil para saksi di perkara kuota haji guna membuat jelas duduk perkaranya. Para saksi yang dipanggil pun beragam seperti dari Kemenag, biro perjalanan haji, asosiasi perjalanan haji, BPKH.
"Nah ini prosesnya seperti apa, mengapa bisa berangkat tanpa antrean, jual belinya kepada jamaah itu seperti apa yang dilakukan oleh para biro perjalanan," ujar Budi.
