5 hours ago
1
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta Pusat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi mengatakan, para kepala daerah telah diberi penjelasan terkait dinamika pemotongan dana transfer ke daerah (TKD). Belakangan, sejumlah gubernur resah hingga memprotes kebijakan itu ke Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurut Prasetyo, pertemuan antara para gubernur dan Menkeu Purbaya di Kemenkeu, baru-baru ini. bukan merupakan bentuk protes. Dia menganggap, puluhan gubernur itu hanya ingin menyampaikan aspirasi mengenai skema penyaluran TKD.
"Bukan menggeruduk lah itu, bukan. Mereka menyampaikan apa yang menjadi dinamika, dan kemarin sudah diterima oleh Menteri Keuangan, juga oleh Mendagri. Kita berikan pemahaman bersama bahwa yang berkenaan dengan masalah transfer ke daerah ini sekarang dibagi menjadi dua, yaitu transfer ke daerah langsung dan transfer ke daerah tidak langsung," ujar Prasetyo di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
Dia menjelaskan, skema transfer tidak langsung meliputi berbagai program nasional pemerintah pusat yang juga diterima oleh masyarakat di daerah. Di antaranya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot Rp 335 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
"Nah ini kan dinikmati juga oleh seluruh daerah, kan begitu," kata Prasetyo. Menanggapi kekhawatiran sebagian kepala daerah yang ingin menyalurkan anggaran sesuai dengan janji kampanye politik mereka, Prasetyo mengatakan, pemerintah pusat dan daerah perlu menyelaraskan tata kelola anggaran.
Tujuannya agar setiap program benar-benar berdampak bagi masyarakat. "Itulah yang diberikan pemahaman dan penjelasan, oleh sekarang ini kita bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, nanti pemerintah daerah, mari kita perbaiki tata kelola anggaran kita supaya semua kita desain untuk program-program yang memang betul-betul berdampak kepada kepentingan masyarakat," kata Prasetyo.
