REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) mendorong penerapan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berkelanjutan dengan pendekatan ekoteologi. Upaya ini dinilai penting agar proses pengadaan tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga memberi dampak positif bagi lingkungan, ekonomi, dan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan dalam webinar bertajuk “Pengadaan Berkelanjutan yang Komprehensif, Berkesinambungan dan Bernilai di Masa Depan” yang digelar Kemenag secara daring pada 10 Maret 2026. Kegiatan ini diikuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Agama.
Sekretaris Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Agama, Wildan Ramadhian mengatakan pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurut dia, paradigma pengadaan kini tidak hanya menekankan efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi. Lebih dari itu, proses pengadaan juga harus memperhatikan prinsip keberlanjutan yang mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.
“Pengadaan barang dan jasa saat ini tidak lagi semata soal efisiensi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan yang memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Wildan dalam siaran persnya, Sabtu (14/4/2026).
Webinar ini dibuka oleh Kepala Biro Umum Kementerian Agama, Aceng Abdul Azis. Ia menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, serta komitmen para pejabat pengadaan dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aceng juga menyoroti arah kebijakan pengadaan di lingkungan Kementerian Agama yang mulai mengintegrasikan pendekatan ekoteologi. Pendekatan ini menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari nilai-nilai keagamaan sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat luas.
“Pengadaan barang dan jasa di Kementerian Agama diarahkan pada pendekatan ekoteologi, yaitu upaya menjaga kelestarian alam sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucap Aceng.
Dalam webinar tersebut, dua narasumber dihadirkan untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai kebijakan dan praktik pengadaan berkelanjutan.
Dwi Rahayu Eka Setyowati memaparkan kebijakan serta implementasi pengadaan berkelanjutan, sementara Mustafa menjelaskan konsep Sustainable Public Procurement (SPP) dan penerapannya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Melalui kegiatan ini, Kementerian Agama berharap kompetensi sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa semakin meningkat. Selain itu, penerapan pengadaan yang efisien dan berkelanjutan juga diharapkan dapat mendorong penggunaan produk dalam negeri serta memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

3 hours ago
1

















































