Kemenag Sumsel Gencarkan Literasi Sadar Halal untuk UMKM

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG, – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumatera Selatan mengintensifkan sosialisasi literasi sadar halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut. Langkah ini diambil untuk mempercepat pemahaman serta kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku penuh pada 2026.

Sekretaris Satgas Halal Sumsel, Yauza Effendi, menyampaikan bahwa sertifikat halal kini menjadi kebutuhan mendesak bagi produsen maupun konsumen. Terutama dengan batas waktu penyesuaian label halal yang semakin dekat pada Oktober 2024. “Kesadaran masyarakat masih rendah. Padahal konsumen kini cerdas. Mereka memeriksa kemasan, label halal, dan izin BPOM. Sertifikat halal bisa meningkatkan omzet UMKM karena lebih dipercaya pasar,” ujarnya.

Yauza menilai sosialisasi ini sebagai momentum penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk halal, khususnya di kalangan pelaku UMKM. Percepatan sertifikasi halal merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, yang mewajibkan seluruh pelaku usaha memiliki sertifikat halal paling lambat pada 2026.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Iqbal Romzi, mengungkapkan bahwa program literasi sadar halal merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat untuk mempermudah pelaku UMKM memperoleh sertifikasi halal secara gratis hingga 2026. Target nasional mencapai satu juta sertifikat halal dengan target untuk Sumatera Selatan sebanyak 19.000 sertifikat, dan saat ini telah tercapai sekitar 15.000.

Iqual juga menambahkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kini bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tidak lagi melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan adanya perubahan ini, sertifikat yang diterbitkan BPJPH memiliki kepastian hukum lebih kuat, menjadikan produk UMKM lebih kompetitif dan berpeluang menembus pasar ekspor.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara