1 week ago
5
Menteri HAM Natalius Pigai.(Dok. Antara)
KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) merekomendasikan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera membentuk unit pemulihan korban dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini bertujuan memastikan penanganan dampak terhadap penerima manfaat, terutama jika terjadi gangguan kesehatan, dapat dilakukan secara sistematis dan terukur.
Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan bahwa mekanisme pemulihan sangat diperlukan untuk menangani masyarakat yang terdampak persoalan teknis di lapangan. Hal ini mencakup kondisi gangguan kesehatan yang berpotensi menghambat aktivitas harian serta proses belajar peserta didik.
“Kementerian HAM merekomendasikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membentuk unit pemulihan korban,” ujar Pigai di Jakarta, Rabu (9/9).
Pigai menjelaskan bahwa mekanisme pemulihan tersebut dapat mengacu pada Maastricht Guidelines. Pedoman internasional ini mengenal beberapa bentuk pemulihan hak, di antaranya adalah rehabilitasi, restitusi, hingga kompensasi bagi pihak yang dirugikan.
Menurut Pigai, aturan teknis mengenai pemulihan harus dirumuskan secara terperinci. Ia menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang memadai bagi korban yang harus menjalani perawatan di rumah sakit, serta kompensasi jika mereka kehilangan kesempatan mengikuti pembelajaran di sekolah.
Tanggung jawab pemulihan ini, lanjut Pigai, tidak hanya bertumpu pada satu lembaga. Pelaksanaannya harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, BGN, pemerintah daerah, hingga pihak swasta yang menjadi mitra dalam penyediaan program MBG.
“Jika sistem pelayanan pemulihan korban dilakukan secara tersistematis, maka seluruh dampak di seluruh Indonesia itu bisa diatasi secara serempak dan simetris,” tegasnya.
Meski mengakui adanya kendala manajemen dalam satu atau dua kasus pelaksanaan, Pigai menegaskan bahwa program MBG secara umum memiliki tujuan yang baik bagi masyarakat. Saat ini, Kementerian HAM terus berkoordinasi dengan Ketua BGN Sudaryono untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meminimalisasi risiko di masa mendatang. (Z-10)
