17 hours ago
11
Ilustrasi(ANTARA)
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Tim Tanggap Darurat Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Nusa Tenggara Barat (NTB) bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Langkah ini diambil sebagai respons atas penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di wilayah tersebut.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa penyediaan layanan air bersih merupakan prioritas utama kementerian, khususnya bagi warga yang terdampak kemarau ekstrem. Menurutnya, akses terhadap air adalah fondasi vital bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di tengah tantangan perubahan iklim.
"Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan," ujar Dody di Jakarta, Rabu (5/8).
Penyaluran bantuan ini difokuskan pada dua titik terdampak parah, yakni Dusun Gerebegan di Desa Jembatan Gantung (Kecamatan Lembar) dan Dusun Madak Belek 2 di Desa Cendi Menik (Kecamatan Sekotong). Sebanyak 12.000 liter air bersih didistribusikan menggunakan mobil tangki dan ditampung ke dalam tandon berkapasitas 5.300 liter.
Bantuan tersebut menyasar kebutuhan dasar bagi sedikitnya 220 kepala keluarga (KK) yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan.
Kepala BPBPK NTB, Dades Prinandes, menambahkan bahwa kecepatan respons tim di lapangan menjadi kunci utama untuk meminimalisasi dampak kekeringan. Ia menyebut kehadiran negara sangat krusial dalam memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses kebutuhan dasar.
"Penanganan bencana tidak hanya berfokus pada respons saat kondisi darurat terjadi, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi," kata Dades.
Pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan distribusi bantuan tepat sasaran. Pemantauan wilayah secara berkala akan terus dilakukan selama musim kemarau berlangsung.
"Kami bersama pemerintah daerah akan terus memantau wilayah-wilayah yang mengalami kesulitan akses air bersih. Apabila diperlukan, distribusi bantuan akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan agar masyarakat tetap memperoleh layanan yang optimal," pungkasnya.(H-2)
