1 week ago
22
(MI/Seno)
ADA masa ketika pertumbuhan ekonomi terasa seperti angka yang tinggal terlalu jauh dari kehidupan sehari-hari. Ia lahir di ruang statistik, diperdebatkan di ruang seminar, bergerak di layar para ekonom, lalu sesekali hadir dalam pidato kenegaraan. Ada 5%, 6%, 8%. Angka-angka itu terdengar dingin.
Padahal, di balik setiap satu persentase pertumbuhan ada cerita yang jauh lebih manusiawi. Ada warung yang kembali ramai, pabrik yang membuka pintu bagi pekerja baru, jalan yang memperpendek perjalanan petani menuju pasar, sekolah yang direnovasi kontraktor setempat, atau sebuah keluarga yang untuk pertama kalinya setelah sekian lama mulai berani menyusun rencana untuk hari esok.
Karena itu, ketika beberapa ekonom meragukan target pertumbuhan 6% pada 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, saya kira perdebatan tidak semestinya berhenti pada pertanyaan sederhana: mungkin atau tidak mungkin?
Pertanyaan yang jauh lebih penting ialah dari mana pertumbuhan itu akan datang, siapa yang akan menggerakkannya, dan kepada siapa hasil akhirnya akan pulang?
MEMBACA DATA
Data BPS memberi sedikit jawaban. Pada kuartal I 2025, hanya empat provinsi yang mampu tumbuh 6% atau lebih. Setahun kemudian jumlahnya menjadi delapan provinsi. Jika melihat semester pertama, jumlah provinsi yang tumbuh sedikitnya 6% meningkat dari empat pada 2025 menjadi tujuh pada 2026.
Namun, cerita yang lebih menarik justru muncul ketika kita turun lebih jauh ke tingkat kabupaten dan kota. Pada kuartal I 2024 terdapat 80 kabupaten/kota yang tumbuh 6% atau lebih. Setahun kemudian jumlahnya menjadi 101. Pada kuartal I 2026, jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 118 daerah. Dalam dua tahun, jumlah kabupaten/kota yang mampu menembus pertumbuhan 6% bertambah sekitar 47,5%.
Lebih jauh lagi, sebanyak 358 dari 514 kabupaten/kota, hampir 70%, mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kuartal I 2024.
Tentu angka-angka itu belum berarti persoalan pemerataan telah selesai. Pertumbuhan wilayah tidak otomatis identik dengan pemerataan pendapatan, apalagi pemerataan kesejahteraan. Namun, ia memberikan sinyal yang sulit diabaikan: akselerasi ekonomi mulai muncul di semakin banyak titik pada peta Indonesia.
Gorontalo, misalnya, bergerak dari pertumbuhan 4,37% pada kuartal I 2024 menjadi 6,08% pada 2025 dan kemudian 7,68% pada 2026. Kepulauan Riau meningkat dari 5% menjadi 5,16% lalu 7,04%. Sulawesi Selatan bergerak dari 4,82% menjadi 5,79% dan kemudian 6,88%. Kalimantan Barat dari 4,98% menjadi 5%, lalu 6,14%.
Di tingkat kabupaten/kota, beberapa akselerasinya bahkan jauh lebih tajam. Halmahera Timur tumbuh dari 5,64% menjadi 26,25% dan kemudian 32,87%. Rote Ndao bergerak dari 2,71% menjadi 6,19% dan 15,68%. Sinjai mencapai 11,14%, Pohuwato 10,48%, Gowa 9,05%, sementara Mempawah dan Kendal masing-masing menembus 8,25% dan 7,86%.
MESIN PERTUMBUHAN
Tentu pertumbuhan ekstrem di sejumlah daerah harus dibaca dengan hati-hati. Basis ekonomi yang relatif kecil, hadirnya investasi baru, hilirisasi, ataupun proyek berskala besar dapat menghasilkan lonjakan yang belum tentu berulang setiap tahun.
Namun, justru di sanalah tersimpan sebuah pelajaran: Indonesia sebenarnya tidak kekurangan mesin pertumbuhan. Barangkali selama ini kita terlalu sering mencarinya di tempat yang sama.
Kesimpulan itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba bagi saya. Beberapa tahun lalu, saya bersama tim menyusun Technical Paper on Target Setting for RPJMN 2025–2029 dalam kerangka Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur, atau Kiat. Salah satu pendekatan penting yang digunakan ialah inter-regional input-output. Alasannya sederhana: Indonesia bukan sebuah ruang ekonomi yang homogen. Sumatra tidak sama dengan Jawa. Jawa tidak sama dengan Kalimantan. Sulawesi memiliki struktur ekonomi sendiri, demikian pula Maluku, Papua, dan Bali-Nusa Tenggara.
Dalam kajian itu, skenario pertumbuhan tinggi bahkan memodelkan ekonomi Indonesia dapat mencapai sekitar 8,2% pada 2029, dengan prasyarat investasi infrastruktur yang memadai, tepat sasaran, dan semakin efisien. Yang juga penting, kajian tersebut menekankan perlunya strategi investasi yang terdistribusi dengan baik untuk mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi disparitas antarwilayah.
Pesannya sederhana: tidak semua daerah harus tumbuh dengan resep yang sama. Jawa memiliki kekuatan pada konektivitas, industri, jasa, dan ekonomi digital. Kalimantan mempunyai potensi besar dari hilirisasi dan energi. Sulawesi memiliki rantai komoditas dan industri pengolahan yang terus berkembang. Sementara itu, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua membutuhkan akselerasi konektivitas, digitalisasi, air bersih, dan pelayanan dasar. Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa investasi yang lebih berorientasi pada sektor-sektor dengan multiplier tinggi dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih efisien jika dibandingkan dengan sekadar mengulang pola alokasi investasi masa lalu. Bahkan untuk wilayah yang tertinggal, kebutuhan investasi tidak selalu sama bentuknya dengan wilayah yang sudah matang: ICT, air bersih, sanitasi, dan konektivitas dapat mempunyai peran yang jauh lebih menentukan.
MENCAPAI PERTUMBUHAN
Temuan tersebut kemudian saya bawa lebih jauh dalam penelitian mengenai pemodelan ekonomi integratif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, yang juga telah saya uji dan diskusikan di Cambridge University bersama sejumlah scholar. Dalam penelitian itu, saya mencoba mempertemukan beberapa dimensi yang terlalu sering berjalan sendiri-sendiri dalam diskusi ekonomi: risiko keuangan, multiplier sektoral dan regional, kebutuhan investasi, hingga distribusi kesejahteraan.
Salah satu hasil yang menarik ialah heterogenitas multiplier antarwilayah sangat berarti. Kombinasi sektor dan lokasi yang lebih optimal berpotensi meningkatkan dampak pertumbuhan agregat sekitar 15%-20% jika dibandingkan dengan pendekatan investasi yang seragam. Dengan kata lain, bukan hanya berapa banyak kita berinvestasi yang menentukan hasil akhirnya, tetapi juga di mana, kepada siapa, dan untuk kegiatan ekonomi apa investasi tersebut ditempatkan.
Di sinilah data pertumbuhan daerah yang kita lihat hari ini menjadi menarik. Apa yang sebelumnya muncul dalam model mulai menemukan jejaknya dalam kenyataan.
Daerah-daerah bergerak dengan mesin yang berbeda, dengan kecepatan yang berbeda, tetapi semakin banyak di antaranya mulai menemukan sumber pertumbuhan mereka sendiri.
Itulah pula mengapa saya melihat program-program pemerintahan Presiden Prabowo, dari makan bergizi gratis, koperasi desa, renovasi sekolah, hingga renovasi rumah yang mendorong keterlibatan kontraktor dan pengusaha daerah, tidak semestinya dibaca semata-mata sebagai program sosial atau belanja pemerintah.
Jika desain dan eksekusinya tepat, program-program tersebut dapat menjadi bentuk desentralisasi permintaan.
Bayangkan ketika sebuah sekolah di kabupaten direnovasi kontraktor lokal. Dana pemerintah berubah menjadi upah tukang di daerah itu. Material dibeli dari pedagang setempat. Kendaraan pengangkut memperoleh pekerjaan. Pendapatan pekerja kemudian dibelanjakan di warung sekitar. Uang itu berpindah tangan, tetapi tidak segera meninggalkan daerah.
Dalam buku teks ekonomi kita mengenalnya sebagai multiplier effect. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat mungkin mengenalnya dengan kalimat yang jauh lebih sederhana: uang akhirnya berputar di kampung sendiri.
Hal yang sama dapat terjadi pada MBG. Ketika dapur-dapur program membeli telur, ikan, sayuran, beras, dan berbagai kebutuhan dari produsen di sekitarnya, sebuah program peningkatan kualitas gizi sekaligus dapat menjadi sumber permintaan yang relatif stabil bagi petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal.
Koperasi desa pun, jika mampu berfungsi sebagai agregator produksi dan distribusi, dapat membuat sebagian nilai tambah yang dahulu mengalir keluar daerah tinggal lebih lama di desa.
Dengan demikian, pembangunan tidak lagi sekadar persoalan berapa besar dana yang dikirim dari Jakarta ke daerah. Yang lebih penting ialah berapa lama nilai tambah itu tinggal, berputar, dan berkembang di daerah tersebut.
Namun, saya juga tidak ingin kita jatuh cinta terlalu cepat kepada angka pertumbuhan.
PERINGATAN
Penelitian kami justru memberikan sebuah peringatan. Pertumbuhan tinggi tidak otomatis menjadi pertumbuhan yang inklusif. Analisis growth incidence curve menemukan adanya fenomena urban middle-class squeeze: kelas menengah perkotaan dapat mengalami pertumbuhan kesejahteraan yang lebih lambat jika dibandingkan dengan rata-rata, bahkan ketika ekonomi secara keseluruhan terus membesar.
Karena itu, pertumbuhan 6% yang tidak menciptakan pekerjaan hanyalah angka. Pertumbuhan 8% yang meninggalkan kelas menengah, kelompok rentan, dan wilayah tertinggal juga merupakan kemenangan yang kehilangan sebagian maknanya.
Inilah pekerjaan rumah berikutnya. Industrialisasi harus diperluas, tetapi jangan berhenti menjadi enclave
yang terputus dari ekonomi daerah. Investasi harus terus masuk, tetapi keterkaitannya dengan UMKM, pemasok lokal dan tenaga kerja setempat harus semakin dalam. Infrastruktur harus terus dibangun, tetapi bukan hanya menghubungkan kota dengan kota; ia harus menghubungkan manusia dengan kesempatan.
Daya beli juga harus dijaga. Pada akhirnya konsumsi rumah tangga ialah jantung yang membuat begitu banyak mesin ekonomi daerah terus berdenyut.
Kita terlalu lama membayangkan pertumbuhan Indonesia sebagai sebuah mesin besar yang berdiri di Jakarta dan Pulau Jawa, lalu berharap panas mesinnya perlahan menjalar ke tempat lain.
Barangkali masa depan Indonesia justru berbeda. Mungkin ia akan terdiri dari ratusan mesin pertumbuhan yang menyala bersamaan: dari Gorontalo sampai Kendal, dari Mempawah hingga Gowa, dari Rote Ndao sampai Halmahera Timur.
Data hari ini tentu belum mengatakan perjalanan telah selesai. Namun, ia mengatakan sesuatu yang barangkali tidak kalah penting: perjalanan itu sudah dimulai.
Jika semakin banyak daerah mampu berlari di atas 6%, sementara kebijakan pemerintah secara sengaja memperluas investasi, permintaan, dan kesempatan ekonomi ke luar pusat-pusat pertumbuhan tradisional, pertumbuhan 6% bukan lagi sekadar angka dalam pidato.
Bahkan mimpi tentang pertumbuhan yang lebih tinggi suatu hari nanti tidak harus selalu dianggap sebagai fatamorgana. Mesinnya sudah ada. Sebagian bahkan telah menyala.
Tugas kita sekarang bukan sekadar membuatnya berlari lebih cepat, melainkan juga memastikan nyalanya menyebar, dan cahayanya sampai ke rumah-rumah yang selama ini terlalu lama berdiri di pinggir pembangunan.
