Sebanyak 220 kelompok tani yang meliputi sektor padi, ikan, dan ternak menerima bantuan sarpras pertanian senilai Rp24,045 miliar.(MI/Widjajadi)
KOMISI IV DPR RI menegaskan tidak akan memangkas anggaran yang diusulkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk budi daya tanaman pangan. Komisi IV DPR RI justru berharap anggaran Kementan bisa ditambah agar program sektor pertanian semakin kuat.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis ketika mengikuti kegiatan Plt Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Puernomo, menyerahkan bantuan sarana dan prasarana pertanian di halaman Pemkab Sukoharjo, Senin (3/8).
Bantuan sarpras pertanian senilai Rp24,045 miliar itu menyasar 220 kelompok tani (klomtan) sektor padi, ternak, pembudi daya ikan, hingga kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan.
"Komisi IV yang membidangi sektor pertanian ini, sepakat tidak akan memangkas sedikit pun anggaran yang diajukan Kementerian Pertanian, karena dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan swasembada pangan nasional," papar politisi PKS itu.
Menurut Kharis, seluruh usulan anggaran dari Kementerian Pertanian dipastikan tidak akan dipangkas, dan bahkan didorong agar manfaatnya semakin besar bagi masyarakat petani yang gilirannya akan mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional.
Dia pun sangat mengapresiasi kerja keras pemerintah lewat Kementan, sehingga target swasembada pangan yang semula diproyeksikan tercapai 2029 ternyata berhasil diwujudkan lebih cepat pada 2025.
"Pada 2025 Indonesia tidak lagi mengimpor beras. Bahkan pada 2026 ini, kami optimistis terjadi surplus produksi yang cukup besar. Sekarang pemerintah sedang memikirkan bagaimana kelebihan produksi itu bisa diekspor sehingga memberikan nilai tambah bagi petani," imbuh dia.
Komisi IV DPR RI mencermati bahwa kondisi petani saat ini semakin membaik. Terlebih harga gabah di tingkat petani kini bertahan di kisaran Rp 7.800 per kilogram atau jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Bahkan dalam pantauan komisi itu, sepanjang para anggota turun ke daerah, mereka mendapati distribusi pupuk bersubsidi semakin lancar dan mudah didapat. Kendala yang masih ada hanya karena persoalan teknis.
"Kami ingin kebijakan anggaran terus berpihak untuk sektor pertanian, dan benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan petani," pungkas dia.
Dongkrak Produktivitas
Plt Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo berharap bantuan prasarana dan sarana pertanian senilai Rp24,045 miliar kepada 220 kelompok tani akan lebih mendongkrak produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Bantuan sektor pertanian yang diserahkan memiliki arti luas, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan hingga perikanan merupakan sektor strategis yang harus terus diperkuat.
"Ada tiga tujuan bantuan yang diserahkan, yakni pertama, meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan pembudi daya ikan melalui penyediaan sarana produksi," sambung politisi Partai Gerindra itu.
Tujuan kedua sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak perubahan iklim, khususnya ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino. Karena itu bantuan infrastruktur irigasi dan peralatan pertanian akan memperkuat kemampuan petani dalam beradaptasi sehingga produksi pangan tetap terjaga.
Di sisi lain, bantuan sarpras pertanian ini menjadi bagian dari pelaksanaan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sukoharjo 2025–2030 yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan sektor pertanian yang maju, modern, tangguh, serta berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, Bagas Windaryatno, menyebutkan bantuan sarpras senilai puluhan miliar rupiah itu berasal dari gabungan APBD Sukoharjo, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan APBN pos Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Seluruh bantuan telah melalui proses perencanaan, verifikasi, dan penetapan sesuai ketentuan sehingga dapat disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel," tegas Bagas.
Dia juga melaporkan, bahwa bantuan meliputi benih, bibit, pupuk, hingga pestisida, dan berbagai alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti traktor roda dua dan roda empat, combine harvester, rice transplanter, power thresher, pompa air, kendaraan roda tiga, hingga alat pengering hasil pertanian.
Di sektor prasarana, bantuan mencakup pembangunan irigasi perpompaan, irigasi air tanah, jaringan irigasi tersier, embung, dam parit, dan jalan usaha tani. Sementara untuk sektor perikanan diberikan bantuan freezer beserta sarana pendukung lainnya bagi kelompok pembudidaya dan pengolah hasil perikanan.
Secara rinci dibeberkan, dari rincian, bahwa untuk irigasi perpompaan sebesar Rp8,407 miliar, disusul rehabilitasi jaringan irigasi tersier Rp6,115 miliar dan pengadaan traktor roda empat senilai Rp2,333 miliar. Infrastruktur tersebut dinilai menjadi kebutuhan utama untuk meningkatkan produktivitas pertanian di tengah tantangan perubahan iklim. (WJ/E-4)

















































