1 week ago
6
Antrean truk mengular akibat minimnya pasokan biosolar.(Mi/Lina Herlina)
KELANGKAAN bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis biosolar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) kian memprihatinkan. Antrean panjang hingga menginap di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak hanya membuang waktu, tetapi juga mengancam kestabilan harga barang pokok.
Para pelaku usaha logistik dan angkutan barang bahkan membuka opsi untuk melakukan aksi demonstrasi jika pemerintah dan Pertamina tak kunjung menemukan solusi konkret.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia/ Indonesian Logistics and Forwarders Association (ALFI/ILFA Sulselbar) H. Yodi Nalendra, mengungkapkan bahwa kekecewaan para anggota asosiasi sudah mencapai puncaknya.
Tekanan dari bawah sangat keras, dan opsi peralihan dari penggunaan solar subsidi ke solar non-subsidi dinilai sebagai jalan buntu yang terpaksa.
"Eskalasi emosi teman-teman sudah tinggi. Kami sudah lelah bersuara ke mana-mana, ke Pertamina, DPRD, hingga Dinas Perhubungan, tapi kenyataan di lapangan tak kunjung berubah," tegas Yodi.
Senada dengan itu, Ketua Organisasi Angikutan Darat Angkutan Khusus Pelabuhan (Organda Angsuspel) Sulsel, H. Hasim Noor Ismail, bahkan menegaskan bahwa kondisi ini sudah masuk kategori kelangkaan, bukan sekadar keterlambatan distribusi.
"Antrean sampai bermalam di SPBU itu bukan lagi soal macet, ini sudah langka. Ini berdampak besar pada biaya tunggu dan biaya personal sopir yang berjam-jam," ujarnya.
Biaya Naik Harga Sembako Ikut Melonjak
Jika pelaku usaha logistik terpaksa beralih ke solar nonsubsidi (seperti Dexlite atau Pertamina Dex), biaya operasional dipastikan meroket. Berdasarkan simulasi internal asosiasi, kenaikan tarif angkutan minimal mencapai 120%.
Sebagai gambaran, untuk jalur Pare-Pare yang biasanya menghabiskan biaya Rp2,5 juta, angka itu akan melonjak menjadi sekitar Rp5,5 juta jika menggunakan solar nonsubsidi.
Sekretaris Umum ALFI/ILFA Sulsel, Muh Hatta, menjelaskan logika perhitungannya. "Selisih harga antara solar subsidi (Rp6.800) dan nonsubsidi (Rp23.000) itu mencapai 250%. Karena komponen BBM menyumbang 50% dari biaya langsung operasional truk, maka kenaikan wajar yang kami bebankan ke tarif adalah sekitar 120-125%," paparnya.
Dampaknya tidak berhenti di sektor transportasi. H. Hasim Noor Ismail memperingatkan efek domino yang akan menerjang masyarakat kecil. Biaya angkut yang membengkak akan berimbas pada kenaikan harga bahan pokok seperti beras, pupuk, jagung, minyak goreng, hingga hasil bumi dan komoditas ekspor.
"Jika biaya angkut dari pelabuhan ke gudang naik 120 persen, misalnya dari Rp100 ribu menjadi Rp220 ribu, maka biaya itu akan dibebankan ke konsumen. Ini yang akan memicu inflasi di pasar," tambah Hasim.
Tidak Transparan
Keluhan utama para pengusaha logistik adalah ketidakjelasan informasi dari Pertamina. Mereka menilai pernyataan resmi yang selalu menyebut stok cukup dan distribusi optimal sangat bertolak belakang dengan realitas di lapangan yang penuh antrean.
"Ayo Pertamina terbuka. Sampaikan masalah sebenarnya di mana. Jangan selalu menyampaikan hal-hal yang enak di telinga tapi menyakitkan di dada. Kalau ada disparitas harga atau kebocoran di tingkat bawah, katakan dengan jujur agar pemerintah pusat bisa bertindak solutif," pinta Yodi Nalendra.
Sementara itu, Wakil Bidang Kepelabuhanan ALFI Sulsel, Ambo Tuwo, menyoroti tidak efektifnya satuan tugas (satgas) yang sudah dibentuk oleh pemerintah provinsi.
Ia mengeluhkan bahwa satgas tersebut hanya berputar-putar tanpa pernah menindak tegas oknum-oknum yang diduga melakukan penyelewengan. Ambo menegaskan bahwa satgas harus berada di bawah kendali Pertamina dan bekerja secara profesional untuk mencari titik kebocoran.
"Selama ini hanya disebut ada oknum, tapi tidak pernah diperlihatkan bukti penindakannya. Satgas harus benar-benar bergerak!," tegas Ambo. (LN/E-4)
