3 days ago
4
Pekerja merenovasi rumah warga pada Program Kampung Gotong Royong Penataan kawasan kumuh di Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, Minggu, (05/4).(MI/Usman Iskandar)
MENJELANG usia yang ke-500 atau lima abad pada 2027, Jakarta terus bersolek menata ruang kota. Wajah Ibu Kota kini mencatatkan perubahan signifikan dengan nihilnya rukun warga (RW) yang masuk kategori kumuh berat.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah RW kumuh di Jakarta menurun 52,58% dari 445 RW pada 2017 menjadi tinggal 211 RW pada 2026.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa penurunan jumlah RW kumuh tersebut menjadi capaian penting dalam upaya peningkatan kualitas permukiman warga. Meski demikian, ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap akan memperdalam data agar intervensi program penataan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
“Perbaikan yang dilakukan dengan memperbaiki saluran airnya, sanitasi komunalnya dibuat, MCK komunalnya dibuat, dan yang paling penting juga agar mereka merasa nyaman dan aman di kediaman masing-masing,” kata Pramono.
Guna menghadirkan pendataan yang lebih komprehensif dan berbasis teknologi, Pemprov DKI menggandeng BPS. Menurut Pramono, akurasi data menjadi ukuran dalam menentukan prioritas kebijakan, khususnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan padat. Pramono menegaskan, penanganan RW kumuh ke depan akan diprioritaskan pada wilayah padat, terutama di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Kawasan seperti Tambora menjadi salah satu perhatian khusus karena memiliki kompleksitas sehingga membutuhkan intervensi terukur.
“Dengan kondisi lapangan yang semakin kompleks dan jumlah penduduk yang terus bertambah, penurunan lebih dari 52% ini patut disyukuri,” ujarnya.
SKEMA PEMUGARAN DAN REVITALISASI
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indriyanto menyatakan tidak ada lagi RW berkategori kumuh berat di Ibu Kota.
“Memang masih ada yang kumuh di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, itu yang paling banyak. Tapi, alhamdulilah, sudah tidak ada yang kumuh berat. Itu yang kami syukuri,” ungkap Kelik.
Dia mengatakan kategori RW kumuh yang tersisa di Jakarta saat ini ialah kumuh sedang, kumuh ringan, dan kumuh sangat ringan. Kelik menegaskan, Pemprov DKI Jakarta secara konsisten mengalokasikan anggaran penataan kawasan melalui program peningkatan kualitas permukiman. Program ini dipastikan terus berlanjut dengan target penanganan 50 RW kumuh hingga tahun depan.
Penentuan status kawasan kumuh sendiri mengacu pada sejumlah kriteria komprehensif. Mulai dari tingkat kepadatan penduduk, kualitas dan kepadatan bangunan, sistem ventilasi, hingga pencahayaan.
Selain itu, aspek sanitasi, pengelolaan sampah, kondisi drainase, jalan lingkungan, penerangan jalan umum (PJU), serta tata letak bangunan turut menjadi indikator penilaian. DPRKP DKI Jakarta mencatat, penyusutan RW kumuh didorong oleh pembenahan fisik lingkungan secara menyeluruh. Hal itu mencakup perbaikan jalan dan saluran air, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), penyediaan sarana mandi-cuci-kakus (MCK) komunal, pengelolaan sampah, proteksi kebakaran, hingga penyediaan sarana utilitas lainnya.
Penanganan kawasan dilakukan melalui tiga pola intervensi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, yaitu pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali (relokasi). Sebagian besar upaya difokuskan pada peningkatan kualitas lingkungan kawasan yang sudah ada (existing).
Salah satu contoh penataan ialah di RW 001 Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. Wilayah yang sempat ditinjau Gubernur Pramono Anung setahun lalu dalam Program Peningkatan Kualitas Permukiman 2025 itu kini mulai bersolek. Selain perbaikan sanitasi dan drainase, sebanyak 50 rumah warga masuk program bedah rumah yang dikerjakan secara bertahap. Kawasan tersebut juga akan dilengkapi taman bermain anak dan area usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tepi jalan.
PARTISIPASI WARGA
Pengamat tata kota Bakti Setiawan mengatakan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama agar kawasan yang telah ditata tidak kembali kumuh. Warga harus didorong untuk memiliki rasa kepemilikan dan inisiatif tinggi dalam menjaga lingkungan tempat tinggal mereka. Kawasan yang sekadar dipercantik secara visual sangat berbeda dengan kawasan yang benar-benar mengalami transformasi kualitas hidup melalui penguatan ekonomi lokal dan ikatan sosial.
Pentingnya penguatan peran warga ini juga diamini Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Ia menegaskan, penanganan permukiman kumuh membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk kader PKK hingga tingkat dasawisma.
“Data ini harus dimiliki PKK untuk membantu kami bekerja. Dengan jaringan kader hingga tingkat dasawisma, saya berharap tahun depan, jumlah RW kumuh di Jakarta dapat kembali berkurang,” ujar Rano.
Inisiatif mandiri berbasis komunitas salah satunya ditunjukkan warga RW 07 Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di tengah padatnya permukiman, warga memanfaatkan area rooftop kantor sekretariat RW untuk pengembangan urban farming guna memperkuat ketahanan pangan keluarga.
Lurah Tanjung Priok Febrio Eka Putra mengapresiasi keberhasilan warga RW 07 yang mampu memanen berbagai jenis sayuran dan buah dari lahan terbatas tersebut.
“Semoga ini menjadi role model bagi wilayah lain dalam menciptakan ekosistem perkotaan yang hijau, mandiri, dan berkelanjutan,” harapnya. (Ant/P-4)
