1 week ago
7
Siswa Palestina melewati penghalang jalan militer Israel saat kembali ke sekolah untuk tahun ajaran baru, dekat Hebron di Tepi Barat, 6 September 2026.(XInhua/Mamoun Wazwaz)
INDONESIA bersama tujuh negara sahabat, yakni Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA), secara resmi menyambut baik keputusan pemerintah Inggris untuk melarang impor barang dari permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Pernyataan dukungan kolektif ini disampaikan pada Rabu (9/9) sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan hukum internasional.
Dalam pernyataan bersama tersebut, para menteri luar negeri dari kedelapan negara itu juga mengapresiasi langkah London yang memberlakukan pembatasan terhadap layanan yang terkait dengan aktivitas permukiman tersebut. Mereka menilai kebijakan ini merupakan langkah konkret dalam meminta pertanggungjawaban organisasi maupun individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal di wilayah pendudukan.
Dorongan Aksi Internasional
Para menteri menyampaikan harapan agar keputusan Inggris ini dapat menjadi katalisator bagi masyarakat internasional lainnya untuk mengambil tindakan serupa. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional serta menekan praktik perluasan permukiman yang selama ini menjadi hambatan utama perdamaian.
Selain itu, kedelapan negara tersebut menegaskan kembali seruan agar Israel segera mencabut seluruh langkah yang bertujuan mengubah karakteristik geografis dan demografis wilayah Palestina. Mereka menekankan bahwa penerapan solusi dua negara (two-state solution) adalah satu-satunya jalan yang layak untuk mencapai perdamaian yang adil, abadi, dan komprehensif di kawasan tersebut.
Reaksi Keras dan Balasan Israel
Keputusan Inggris ini memicu reaksi keras dari pihak Israel. Pada Selasa (8/9), Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mengumumkan serangkaian langkah balasan terhadap London. Israel berencana menutup Konsulat Jenderal Inggris di Yerusalem Timur serta mengeluarkan personel Inggris dari pusat koordinasi Gaza yang dipimpin oleh Amerika Serikat.
Berikut adalah poin-poin utama dari perkembangan situasi diplomatik terkait kebijakan Inggris tersebut:
| Kebijakan Inggris | Larangan impor barang dan pembatasan layanan dari permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. |
| Negara Pendukung | Indonesia, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab. |
| Tuntutan Utama | Pencabutan kegiatan permukiman dan penerapan solusi dua negara. |
| Balasan Israel | Penutupan Konsulat Jenderal Inggris di Yerusalem Timur dan pengusiran personel dari pusat koordinasi Gaza. |
Langkah Inggris ini menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan luar negeri negara Barat terhadap isu permukiman ilegal, yang diharapkan oleh blok delapan negara tersebut dapat memperkuat posisi hukum Palestina di mata dunia internasional. (Xinhua/Ant/I-1)
