3 weeks ago
27
Mahkamah Agung AS memenangkan Presiden Donald Trump untuk melanjutkan pembangunan ballroom Gedung Putih. Keputusan 5-4 ini membatalkan perintah pengadilan bawah.(AFP)
MAHKAMAH Agung Amerika Serikat pada hari Senin memberikan kemenangan besar bagi Presiden Donald Trump dengan mengizinkan pembangunan ballroom di Gedung Putih tetap dilanjutkan. Keputusan ini membatalkan perintah pengadilan tingkat bawah yang sebelumnya menangguhkan proyek tersebut.
Dalam pemungutan suara dengan hasil 5-4, mahkamah yang didominasi hakim konservatif ini memilih untuk mencabut larangan pembangunan. Ketua Mahkamah Agung John Roberts secara mengejutkan bergabung dengan tiga hakim liberal dalam memberikan dissenting opinion (pendapat berbeda). Sebelumnya, Roberts sempat mengeluarkan perintah sementara untuk membiarkan konstruksi berjalan selama seluruh hakim mempertimbangkan kasus tersebut.
Proyek ini telah memicu kontroversi luas di Washington. Para pengritik menilai Trump telah bertindak secara ilegal karena memerintahkan pembongkaran seluruh Sayap Timur (East Wing) Gedung Putih secara sepihak.
Dengan keputusan terbaru ini, proses pembangunan akan terus berjalan sembari gugatan yang diajukan oleh National Trust for Historic Preservation berproses di pengadilan tingkat bawah, sebuah proses hukum yang diperkirakan memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Pihak National Trust belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi dari AFP.
Dalam keputusannya, Mahkamah Agung menyatakan pemerintah kemungkinan besar akan memenangkan gugatan yang sedang berlangsung, karena National Trust dinilai tidak memiliki hak gugat (legal standing).
Gugatan organisasi tersebut didasarkan pada argumen salah satu anggotanya, Alison Hoagland, seorang warga Washington. Hoagland mengklaim melihat ballroom yang selesai dibangun akan merusak "kepentingan estetika, budaya, dan sejarah" dirinya akibat ukuran bangunan tersebut.
"Mahkamah ini belum pernah menemukan hak gugat (standing) dalam kondisi seperti ini sebelumnya. Sebaliknya, kami telah berulang kali menyatakan rasa tersinggung, ketidaksetujuan, atau ketidaksukaan semata tidak memenuhi syarat sebagai kerugian konkret dan khusus," tulis lima hakim dalam putusan mereka.
"Mungkin hampir semua tindakan atau proyek pemerintah menyinggung perasaan seseorang," tambah para hakim tersebut.
Kendati demikian, kelima hakim menegaskan mereka tidak membuat keputusan akhir mengenai legalitas proyek ballroom tersebut, melainkan hanya mengizinkan konstruksi tetap berlanjut selama kasus ini diperdebatkan dan diputus di pengadilan bawah.
Di sisi lain, para hakim yang menolak (dissenting) menuliskan bahwa proyek tersebut "kemungkinan ilegal" karena "Kongres belum mengesahkan undang-undang apa pun yang menyerupai 'wewenang eksplisit'" bagi pemerintah untuk melaksanakannya, terlepas dari adanya undang-undang yang mewajibkan hal tersebut. Mereka juga berpendapat bahwa klaim Hoagland "cukup untuk memenuhi syarat hak gugat."
Selain fasilitas ballroom yang menjadi sorotan media, proyek ini juga mencakup pembangunan bunker militer. Sebelumnya, pengadilan distrik dan pengadilan banding sempat menghentikan pekerjaan pada ballroom, namun tetap mengizinkan pembangunan fasilitas militer berjalan.
Presiden Trump kerap mengampanyekan bahwa ballroom tersebut sangat diperlukan untuk menggelar acara galak dan jamuan makan malam negara, sekaligus menekankan pentingnya bunker tersebut untuk kebutuhan keamanan nasional. (AFP/Z-2)
