Tangkapan layar Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil.(ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga)
PEMERINTAH Malaysia menyatakan kesiapannya untuk membantu Indonesia dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah. Namun, hingga saat ini, otoritas Malaysia masih menunggu persetujuan atau "lampu hijau" dari pemerintah Indonesia untuk mengerahkan bantuan tersebut.
Menteri Komunikasi sekaligus Juru Bicara Pemerintah Malaysia, Fahmi Fadzil, mengungkapkan bahwa kesiapan ini telah dibahas dalam rapat kabinet di Putrajaya pada Rabu (9/9). Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan (NRES) bersama Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) telah menyusun daftar aset yang dapat diperbantukan.
"NRES dan juga Wisma Putra telah menyampaikan dalam rapat kabinet bahwa daftar aset yang mampu kita sediakan untuk membantu negara tetangga telah disampaikan," ujar Fahmi dalam konferensi pers daring dari Putrajaya.
Meskipun daftar sarana penanganan karhutla telah disiapkan, Fahmi menegaskan bahwa operasionalisasi bantuan tersebut sepenuhnya bergantung pada izin dari pihak Indonesia. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai bentuk kerja sama atau penggunaan aset-aset milik Malaysia tersebut.
Fahmi menjelaskan bahwa komunikasi telah dilakukan melalui jalur diplomatik resmi untuk memastikan bantuan dapat segera dikirimkan jika diperlukan. "Jadi, sejauh ini, kita telah menyampaikannya melalui kedutaan, melalui Wisma Putra, dan NRES juga telah menyiapkan, tetapi belum ada konfirmasi dan izin untuk menggunakan aset-aset Malaysia," tambahnya.
Ringkasan Kesiapan Bantuan Malaysia:
| Instansi Terkait | NRES dan Wisma Putra (Kemenlu Malaysia) |
| Status Bantuan | Daftar aset siap, menunggu izin Indonesia |
| Jalur Komunikasi | Kedutaan Besar dan Rapat Kabinet |
| Tujuan | Pemadaman Karhutla di wilayah terdampak di Indonesia |
Upaya penawaran bantuan ini merupakan bagian dari komitmen kerja sama regional dalam menangani dampak kabut asap lintas batas yang sering menjadi isu tahunan di kawasan Asia Tenggara. Malaysia berharap koordinasi ini dapat berjalan efektif guna meminimalisir kerusakan lingkungan dan dampak kesehatan bagi masyarakat di kedua negara.


















































