10 hours ago
1
Pengunjung berbelanja di salah satu kios kue di Jalan Malioboro, Yogyakarta.(MI/Ardi Teristi )
HIRUK pikuk pariwisata seolah tak pernah terlelap di kawasan jalan yang membentang sekira satu kilometer di pusat Kota Yogyakarta. Malioboro namanya, sebuah ikon wisata belanja di kota yang sering dijuluki sebagai kota pariwisata dan kota pendidikan ini.
Di jalan yang menjadi bagian dari Sumbu Filosofi dan telah ditetapkan sebagai dari Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO ini, geliat ribuan UMKM menjajakan aneka cinderamata. Mulai dari batik, tas, hingga gantungan kunci, dan aneka kuliner, dari gudeg, soto, hingga bakpia.
Di sisi lain, para musisi jalanan bernyanyi merdu yang dihargai secara suka rela dari para wisatawan. Pengemudi becak dan andong pun tak mau kalah. Mereka hilir-mudik mengangkut penumpang. Tak hanya itu, di kawasan ini juga banyak berdiri hotel gerai waralaba, dan beberapa mal. Geliat ekonomi yang tak pernah mati itu coba dipotret oleh Badan Pusat Statistik (BPS) lewat Sensus Ekonomi 2026.
Yati, 46, menceritakan, petugas sensus dari BPS sudah mendata aktivitas toko batik.
"Saya cuma bekerja di sini. Pemiliknya sudah didata sekitar bulan lalu," terang dia yang berjualan di Pasar Beringharjo, Jumat (31/7).
Hal yang sama juga disampaikan oleh Jeki, 23, pedagang yang berjualan cinderamata tas di Teras Malioboro. Lelaki yang baru ikut berjualan tiga tahun ini mengatakan, dirinya sudah disurvei pada saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Teras Malioboro, 18 Juni 2026 yang lalu.
"Pertanyaannya tidak sulit. Saya tinggal sampaikan apa adanya, tentang kondisi riil di sini, seperti sejak kapan mulai berjualan dan omzet penjualan," papar dia.
Sementara itu, bagi Misno, 49, yang berjualan makanan dan minuman di Teras Malioboro, sensus ekonomi menjadi ajang curhat tentang tantangan-tantangan yang dihadapi.
"Harapannya, ada perbaikan dan jualan lebih ramai," harap pria yang sudah berjualan di kawasan Malioboro sejak 1998 ini.
Sesuai Target
Ditemui terpisah, Kepala BPS Kota Yogyakarta Joko Prayitno mengatakan, pendataan di Kota Yogyakarta sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
"Dari total waktu 2,5 bulan yang dialokasikan, pencapaian di lapangan sudah melebihi target. Kami optimistis bisa selesai sesuai target," tegas dia.
Untuk menyisir seluruh target wilayah di Kota Yogyakarta, pihak penyelenggara mengerahkan sebanyak 342 orang petugas. Para petugas tersebut bertanggung jawab untuk melakukan pendataan pada 2.067 Satuan Lingkungan Setempat (SLS) maupun sub-SLS yang menjadi sasaran utama program.
Data baru bisa dinyatakan benar-benar rampung setelah melalui proses pemeriksaan menyeluruh agar hasilnya bersih (clean). Hasil itu sudah melebihi target dan optimis bisa mencapai target saat ini berakhir pada akhir Agustus 2026. Diakuinya, Kawasan Malioboro menjadi kawasan yang menarik karena menjadi jantung pariwisata dan perekonomian di Kota Yogyakarta. Ia menyatakan bahwa kondisi riil di lapangan sangat kondusif.
"Kalau di Kota Jogja, alhamdulillah dari petugas saya yang 342 itu belum mendapatkan informasi penolakan," tegasnya.
Ia mengaku, memang ada warga yang belum bisa didata. Namun, hal tersebut bukan karena ada penolakan, melainkan karena faktor kesibukan atau sedang lelah saat petugas datang.
"Jadi ketika barangkali misalnya baru capek, belum bisa didata gitu, bukan kita (artikan) menolak gitu ya. Nanti kita komunikasikan dengan pengawasnya," terang dia.
Informasi Dilindungi
Joko Prayitno menegaskan, seluruh informasi dari responden dilindungi penuh oleh payung hukum yang ketat dan tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan di luar statistik nasional.
"Dilindungi UU No 16/1997 tentang Statistik. Aturan ini melarang keras petugas membocorkan data responden, di mana pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut akan dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan," tegas dia.
Ia menambahkan, BPS juga menerapkan sistem enkripsi dan pengamanan ketat selama proses pengumpulan hingga pengolahan data. BPS memberikan garansi tertulis bahwa data yang masuk murni hanya untuk kepentingan statistik seperti perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan ekonomi, dan evaluasi sektor usaha.
"Data sensus ini tidak untuk audit, investigasi, atau kepentingan fiskal/perpajakan. Tidak ada identitas atau rincian unit usaha tertentu yang disampaikan ke publik," tegas dia.
Dengan jaminan privasi yang aman ini, para pelaku usaha diimbau untuk memberikan data yang jujur dan akurat demi pemetaan ekonomi Indonesia yang lebih baik.
Kepala Daerah Joko Prayitno mengatakan, ajakan dan keteladanan dari kepala daerah dan tokoh masyarakat membuat masyarakat mau menerima petugas sensus ekonomi secara terbuka. Mereka seperti Sri Sultan HB X dan Hasto Wardoyo, menerima petugas secara terbuka untuk disurvei.
Ia menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Yogyakarta yang telah menyambut petugas dengan sangat baik dan responsif.
"Berkat keterbukaan yang disampaikan, program ini dapat berjalan lancar," imbuh dia.
Sebelumnya, saat pencanangan Sensus Ekonomi di Kota Yogyakarta (18/6) yang lalu, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan, DIY sangat istimewa karena capaian indeks pembangunan manusianya tertinggi kedua di Indonesia.
"Yogyakarta terkenal dengan Kota Pendidikan dan Pariwisata, di mana pendidikan punya peran yang luar biasa dalam pembangunan bangsa, baik dalam konteks pembangunan manusia maupun pembangunan ekonomi,” kata dia.
Sementara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyampaikan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 demi terwujudnya data yang akurat, lengkap, dan berkualitas. Dengan demikian, data ekonomi potret yang utuh mengenai dinamika dunia usaha bisa diperoleh.
Data yang didapat akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pengembangan UMKM, memperkuat investasi, meningkatkan daya saing daerah, memperluas kesempatan kerja, sekaligus memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Mari kita sambut para petugas Badan Pusat Statistik dengan baik, berikan informasi yang benar, lengkap, dan sebenar-benarnya," pesan Sri Sultan, Kamis (18/6).
Bagi Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo meminta masyarakat tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pendataan tersebut. Data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi merupakan data mikro yang dicatat berdasarkan nama dan alamat sehingga partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk memperoleh data yang berkualitas dan akurat.
“Data ini nantinya menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan berbagai kebijakan ekonomi,” tutup dia.(AT/E-4)
