3 days ago
2
Ilustrasi(Dok Setpres)
INVESTASI menjadi salah satu faktor kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Untuk itu, peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sangat krusial. Danantara berperan mengelola investasi strategis negara dengan mengoptimalkan aset BUMN, membiayai proyek pembangunan nasional, mengurangi ketergantungan pada APBN, dan menarik investasi asing.
Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan realisasi investasi Indonesia selama periode 2014-2024 mencapai sekitar US 789,9 miliar.
"Untuk lima tahun ke depan, angkanya adalah US$789,9 miliar. Itulah angka yang harus kita capai untuk mencapai pertumbuhan 8%. Ini bisa dicapai jika kita semua bekerja bersama, melakukan kolaborasi, melakukan sinergi," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta.
Rosan juga menyebutkan, sekitar 30% dari realisasi investasi nasional pada tahun 2025 berasal dari program hilirisasi, terutama sektor mineral dan energi.
Karena itu, pemerintah terus mendorong hilirisasi di berbagai sektor lain, termasuk kehutanan, minyak dan gas, perikanan, kelautan, dan komoditas pertanian.
26 Proyek Hilirisasi
Danantara sendiri tengah mendukung pengembangan 26 proyek hilirisasi strategis nasional untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dengan total nilai investasi mencapai Rp225 triliun. Proyek tersebut diproyeksikan mampu menyerap 37.833 tenaga kerja.
"Tidak hanya menghasilkan investasi, hilirisasi ini juga mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah dan membuat nilai tambahnya dinikmati di dalam negeri," kata Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria.
Pelaksanaan proyek dilakukan dalam dua fase. Fase I, yang dimulai melalui groundbreaking pada 6 Februari 2026, mencakup enam proyek prioritas di 13 lokasi dengan nilai investasi Rp109 triliun dan potensi penyerapan 11.456 tenaga kerja.
Sementara itu, Fase II, yang dimulai melalui groundbreaking pada 29 April 2026, meliputi 10 proyek prioritas di 13 lokasi dengan nilai investasi Rp116 triliun dan diperkirakan menyerap 26.377 tenaga kerja.
"Hilirisasi harus memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian nasional, tidak hanya dari sisi investasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat," ucap Dony.
Sebanyak 26 proyek tersebut mencakup berbagai komoditas strategis, mulai dari sektor pertambangan seperti pembangunan smelter aluminium, baja nirkarat, dan tembaga, hingga sektor energi dan pangan melalui pengembangan fasilitas bioavtur, bioetanol, pengolahan kelapa sawit, industri kelapa, serta peternakan ayam terintegrasi.
Transformasi BUMN
Tidak hanya investasi, transformasi pengelolaan BUMN juga menjadi salah satu fokus Danantara. Melalui transformasi yang terus dijalankan, BP BUMN bersama Danantara mendorong BUMN menjadi perusahaan yang lebih sehat, adaptif, dan berdaya saing.
Dony Oskaria mencatat sebanyak 274 perusahaan pelat merah telah ditata per 31 Juli 2026.
"Sekarang sudah 274 perusahaan yang kita lakukan <i>streamlining. Kurang lebih nanti total yang akan kita selesaikan itu 652 perusahaan yang akan hilang, sehingga nanti kita hanya akan punya 250 perusahaan," ujarnya.
Penyederhanaan struktur perusahaan, penguatan strategi bisnis, serta peningkatan kinerja operasional diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Diapresiasi Presiden
Akhir Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Danantara Indonesia yang berhasil mengurangi jumlah BUMN. Lewat konsolidasi dan penggabungan perusahaan ada 250 BUMN yang dipangkas dalam 18 bulan pertama pemerintahannya.
Menurut Presiden, jumlah BUMN yang telah dikonsolidasikan tersebut menjadi langkah awal menuju target yang lebih besar pada akhir 2026. Hingga 31 Desember 2026, jumlah BUMN ditargetkan berkurang dari 1.074 dan nantinya akan ada 250-300 perusahaan melalui penutupan, penggabungan, dan konsolidasi. Kesemuanya akan didorong menjadi BUMN yang produktif serta menciptakan nilai tambah.
Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, penutupan dan penggabungan 250 BUMN telah menghemat biaya rutin atau overhead sekitar Rp50 triliun.
"Desember 31 nanti, saya kira ini mungkin angka penghematan bisa naik, bisa mendekati Rp70 triliun-Rp80 triliun," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, (20/7).
Ramping dan Lincah
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai merger atau pembentukan holding BUMN menghilangkan duplikasi fungsi perusahaan, sehingga operasionalnya menjadi lebih ramping dan lincah.
"Melalui merger atau pembentukan holding, terjadi penghilangan duplikasi fungsi yang membuat perusahaan lebih ramping, lincah, dan kompetitif di pasar global," ujarnya.
Esther berpandangan, selain mengelompokkan BUMN berdasarkan klasifikasinya, pemerintah juga perlu mengurangi jenis BUMN, sehingga bisa lebih mudah dalam mengontrol dan memonitor perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut. Ia merasa restrukturisasi BUMN memang harus dilakukan karena terdapat badan usaha yang kondisi keuangannya sehat, ada pula yang sakit, dalam hal ini merugi.
"Restrukturisasi finansial menyelamatkan BUMN dari utang dan memperbaiki neraca keuangan," ujarnya.
Dengan demikian, BUMN yang sehat mampu memberikan dividen yang lebih optimal dan mendukung pendanaan proyek strategis nasional (PSN).
Pacu Arus Modal
Dari sisi dunia usaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan komitmen untuk membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Langkah itu dipandang krusial guna membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie juga menyatakan kesiapan Kadin bekerja sama dengan BPI Danantara untuk memacu arus modal nasional.
Kadin menilai kebijakan evaluasi dan penguatan program ekonomi pemerintah telah diterima positif oleh pasar global.
"Ekonomi Indonesia sudah tumbuh selama 20 tahun sebesar 5%. Tetapi kita ketahui bahwa untuk bisa naik kelas dan melewati middle income trap, kita mesti bertahap menuju 8%. Kami melihat apabila kita bekerja sama, ini merupakan suatu hal yang sangat mungkin dilakukan," ujar Anindya usai pertemuan antara pengusaha Kadin dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7).
Sebagai mitra strategis pemerintah berdasarkan UU No 1/ 1987, Kadin terus mendorong penguatan ekonomi nasional melalui sinergi di tingkat pusat maupun daerah. (Ant/E-1)
