3 days ago
3
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (ketiga kiri) meninjau korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di Gapura Surya Nusantara, Surabaya, Senin (3/8/2026) dini hari.(ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin)
MENTERI Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operator KMP Mutiara Sentosa II. Langkah ini diambil menyusul insiden kebakaran yang menimpa kapal tersebut di perairan utara Sumenep, Jawa Timur.
Dudy menjelaskan bahwa proses evaluasi akan dimulai segera setelah Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) merampungkan investigasi mengenai penyebab pasti kebakaran. Evaluasi ini menjadi perhatian serius pemerintah mengingat kapal tersebut dilaporkan telah mengalami insiden kebakaran sebanyak dua kali.
"Kami akan evaluasi, tapi yang paling penting akan lihat dulu sebab-sebabnya dari KNKT. Ini menjadi lesson learned buat kita dan evaluasi kepada perusahaan yang bersangkutan," ujar Dudy saat memberikan keterangan di Surabaya, Senin (3/8) dini hari.
Sinkronisasi Data Manifes Penumpang
Selain fokus pada investigasi penyebab kecelakaan, Kementerian Perhubungan saat ini memprioritaskan pencocokan data manifes dengan jumlah korban yang berhasil dievakuasi. Proses ini krusial karena masih terdapat kapal penyelamat yang dalam perjalanan menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Menhub mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara data manifes awal dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor teknis dan administratif dalam penyelenggaraan pelayaran.
| Penumpang Batal Berangkat | Data manifes tidak diperbarui sehingga jumlah di sistem lebih banyak dari fisik. |
| Penumpang tidak Tercatat | Ditemukan lima anak yang tidak masuk dalam daftar manifes resmi. |
| Jaminan Hak Korban | Pencatatan yang tidak akurat menghambat proses klaim asuransi dan hak korban. |
| Ketersediaan Alat Keselamatan | Ketidakakuratan data berdampak pada penyediaan jaket pelampung, terutama untuk anak-anak. |
Komitmen Keselamatan Pelayaran
Dudy menegaskan bahwa ketertiban administrasi manifes bukan sekadar prosedur formal, melainkan instrumen vital untuk menjamin keselamatan dan hak setiap penumpang. Ia memastikan proses identifikasi akan terus dilakukan hingga seluruh penumpang benar-benar terdata dengan valid.
Pemerintah berharap hasil investigasi KNKT nantinya dapat memberikan rekomendasi teknis yang kuat agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan, sekaligus menjadi dasar sanksi atau perbaikan manajemen bagi operator kapal yang bersangkutan. (Ant/Z-1)
