10 hours ago
1
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago (kiri)(ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/sgd)
MENTERI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat untuk menggelar demonstrasi atau aksi unjuk rasa.
Djamari menyampaikan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang. Bahkan, kritik dari masyarakat dinilai sangat dibutuhkan sebagai masukan positif bagi jalannya pemerintahan. Namun, ia menggarisbawahi bahwa pemerintah tidak mentoleransi segala bentuk tindakan anarkistis, perusakan fasilitas umum, hingga aksi pembakaran.
"Aksi unjuk rasa tidak ada larangannya. Menyampaikan kritik boleh-boleh saja, bahkan beberapa kali presiden mengatakan kritik itu perlu dan sangat menyegarkan buat kami. Yang dilarang dan tidak diharapkan adalah tindakan-tindakan anarkis," kata Djamari di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Djamari mengimbau seluruh elemen masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi di jalanan agar tetap menjaga ketertiban umum serta tidak merugikan kepentingan warga lainnya. Ia mengingatkan agar peristiwa kelam di masa lalu, seperti aksi pengerusakan maupun pembakaran fasilitas serta gedung pemerintahan tidak terulang kembali.
Djamari memastikan aparat keamanan akan bertindak proporsional dalam mengawal jalannya unjuk rasa, sekaligus tidak ragu mengambil langkah penegakan hukum secara terukur jika aksi di lapangan mengarah pada tindakan kriminal dan mengganggu keamanan.
"Selama dilakukan dengan tertib, tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas, tidak melakukan perusakan, apalagi pembakaran seperti masa lalu, silakan. Kalau sampai ada kantor pemerintahan yang terbakar atau dibakar, itu sudah tidak ada toleransi buat kami. Ke depan tidak mungkin terjadi, kami akan lakukan tindakan tegas," terangnya. (H-4)
