Menuju 6 Persen, Membangun Mesin Pertumbuhan Baru Indonesia: Pidato Kenegaraan 14 Agustus 2026

Batara Maju Simatupang, Dosen Tetap MM Indonesia Banking School dan Assoc Prof Kepakaran Perbankan.(Dok. Pribadi)

RAPBN 2027 membawa target sekaligus tantangan pertumbuhan ekonomi 6%. Persoalannya bukan semata apakah 6% dapat dicapai, melainkan dengan mesin pertumbuhan seperti apa angka tersebut dicapai. Karena pertumbuhan 6% tidak cukup hanya dicapai melalui akselerasi, namun juga membutuhkan transformasi.

Selama beberapa tahun, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5% yang memberikan fondasi stabilitas relatif baik. Kita terlalu lama berkutat pada laju pertumbuhan ini, apalagi produktivitas belum juga meningkat, industrialisasi belum cukup dalam, investasi belum optimal mengalir ke sektor produktif, dan nilai tambah sumber daya alam seharusnya masih dapat melompat.

Oleh karena itu, target 6% jangan diartikulasikan sebagai angka 5% yang sekedar dinaikkan, tetapi harus menjadi pertanda, bahwa mesin pertumbuhan Indonesia sedang dibangun kembali.

Dari Stabilitas Menuju Akselerasi

Pemerintah mencatat pertumbuhan semester I 2026 sebesar 5,45%, inflasi 2,88%, pendapatan negara tumbuh 21,3%, belanja 18,2%, dan defisit APBN hingga Juli sebesar 0,91 % terhadap PDB. Tampak fondasi makroekonomi Indonesia relatif terjaga dan ini modal penting, walaupun capaian stabilitas bukanlah garis akhir perjuangan.

Dalam Jebakan 5%, saya mengingatkan bahwa pertumbuhan di kisaran 5% memang cukup untuk menjaga ekonomi tetap bergerak dan stabil, tetapi belum tentu memadai untuk mendorong lompatan struktural. Karena itu, target 6% harus dibaca bukan sekadar sebagai kenaikan angka pertumbuhan, melainkan upaya mengubah kualitas pertumbuhan. Pemerintah mulai mengarah pada aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi dan industrialisasi, sekaligus memperkuat UMKM, perlindungan sosial, serta dukungan bagi petani, nelayan, guru dan tenaga kerja rentan. Tantangannya jelas: tumbuh lebih cepat, tetapi tetap menjaga fondasi stabilitas yang telah dibangun.

APBN: Dari Belanja Menuju Kapasitas

Untuk mencapai pertumbuhan 6%, Indonesia membutuhkan investasi yang bukan hanya lebih besar, tetapi juga lebih produktif. RAPBN 2027 menetapkan pendapatan negara Rp3.426 triliun, belanja Rp4.097,2 triliun dan pembiayaan Rp671,2 triliun, dengan tiga prinsip utama: optimalisasi pendapatan, belanja yang efisien dan produktif, serta pembiayaan yang inovatif, prudent dan berkelanjutan. Di sinilah APBN perlu memainkan peran lebih strategis, bukan sekadar membiayai kegiatan pemerintah.

Dalam tulisan Bantalan Besar, Ilusi Besar, saya mengingatkan ruang fiskal (fiscal space) adalah bantalan, bukan mesin pertumbuhan. Bantalan memberi ruang untuk menghadapi guncangan, tetapi setelah itu ruang tersebut harus dikonversi menjadi kapasitas ekonomi. Karena itu, pertanyaan terhadap RAPBN 2027 bukan semata apakah defisit 2,40% masih aman, melainkan apa yang dibangun dari defisit tersebut.

Jika dialokasikan untuk infrastruktur produktif, pendidikan, kesehatan, energi, industrialisasi dan kegiatan yang memperbesar kapasitas produksi, defisit dapat menjadi investasi bagi pertumbuhan masa depan. Sebaliknya, belanja yang hanya mendorong permintaan tanpa memperkuat sisi produksi akan kehilangan daya dorong ketika stimulus berakhir. Karena itu, ukuran keberhasilan fiskal seyogianya bergeser dari seberapa besar anggaran terserap, menuju seberapa besar produktivitas yang dihasilkan.

Hilirisasi Harus Menjadi Industrialisasi

Target 6% tidak mungkin hanya bertumpu pada konsumsi domestik. Indonesia membutuhkan kapasitas produksi baru yang mampu menciptakan nilai tambah dan memperkuat daya saing. Hilirisasi menjadi salah satu jalannya. Namun, hilirisasi tidak boleh berhenti pada pertanyaan apakah komoditas mentah telah diolah di dalam negeri. Yang lebih penting adalah apakah pengolahan tersebut mampu melahirkan industri dengan penguasaan teknologi, rantai pasok kuat, akses pasar, dan kemampuan ekspor.

Dalam tulisan Bantalan Besar, Hilirisasi Besar, dan Orkestrasi, saya mengingatkan hilirisasi membutuhkan lebih dari sekadar proyek investasi. Ia memerlukan modal, energi, infrastruktur, teknologi, pasar dan koordinasi kebijakan yang berjalan dalam satu arah.

Pidato Presiden memperlihatkan salah satu langkah kelembagaan yang menarik, yakni rencana pengoperasian Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai 1 Januari 2027 yang diarahkan untuk membangun Indonesia Reference Price bagi komoditas ekspor utama. Langkah ini penting karena hilirisasi pada akhirnya bukan hanya soal apa yang kita produksi, tetapi juga siapa menentukan harga dan menangkap nilai tambah.

Indonesia tidak cukup menjadi eksportir komoditas yang sekadar lebih banyak diproses di dalam negeri. Kita perlu bergerak lebih jauh: dari mineral menjadi material, dari material menjadi komponen, dari komponen menjadi produk, dan dari produk menuju teknologi serta merek. Di situlah hilirisasi menemukan maknanya yang lebih besar: bukan sekadar mengolah komoditas, tetapi membangun industrialisasi.

Energi Sebagai Fondasi Daya Saing

Tidak ada industrialisasi tanpa energi kompetitif. Dalam Inflasi Struktural dan Biaya Peradaban, saya mengingatkan transisi energi menuntut investasi besar di awal, sementara manfaat ekonominya baru dirasakan dalam jangka panjang.

Pidato Presiden menawarkan pembangunan 100 GW energi surya dan penghentian 13 GW pembangkit diesel, dengan potensi penghematan biaya produksi listrik sekitar Rp73,9 triliun per tahun. Jika agenda ini dapat diwujudkan, manfaatnya tidak berhenti pada pengurangan emisi. Energi yang lebih murah dapat menekan biaya produksi, mengurangi ketergantungan pada BBM impor, meningkatkan daya saing industri, sekaligus memperkuat neraca eksternal.

Karena itu, transisi energi perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi industrialisasi dan daya saing nasional, bukan semata agenda lingkungan. Dalam ekonomi global yang semakin kompetitif, ketersediaan energi murah, stabil dan berkelanjutan dapat menjadi salah satu sumber keunggulan produktivitas. Pada akhirnya, energi bukan hanya soal bagaimana listrik tetap menyala, tetapi bagaimana industri dapat tumbuh dengan biaya yang semakin efisien.

Mengubah Aset Menjadi Modal Produktif

Indonesia memiliki aset negara dalam jumlah besar. Persoalannya bukan semata siapa yang memiliki, tetapi seberapa produktif aset tersebut digunakan. RAPBN 2027 mengarahkan optimalisasi aset BUMN melalui kerja sama dengan swasta secara terbuka, kompetitif dan akuntabel, dengan tetap menjaga kepemilikan strategis negara. Arah ini penting, tentu dengan tata kelola yang kuat.

Aset yang menganggur memiliki biaya kesempatan karena tidak menghasilkan arus kas, produktivitas maupun investasi. Oleh karenanya, optimalisasi aset perlu menjadi bagian dari capital formation, di mana aset menjadi investasi, investasi menjadi produksi, produksi menciptakan nilai tambah, dan nilai tambah memperkuat penerimaan serta investasi berikutnya. Siklus inilah yang perlu dibangun dan dijaga agar kekayaan negara tidak berhenti sebagai aset, tetapi terus menjadi modal produktif bagi perekonomian.

Memperdalam Pembiayaan Pembangunan

Mesin pertumbuhan tidak akan bekerja tanpa pembiayaan jangka panjang. Indonesia Financial Center yang diarahkan menjadi pusat keuangan, investasi, fintech, arbitrase dan penyelesaian sengketa komersial dapat menjadi bagian penting dari agenda tersebut. Demikian pula Danantara Development Management Fund (DDMF) yang disiapkan untuk membiayai proyek strategis jangka panjang, termasuk mobil nasional, motor nasional dan Giant Sea Wall.

Jika instrumen tersebut terhubung secara sehat dengan APBN, perbankan, pasar modal dan investasi swasta, Indonesia berpeluang membangun ekosistem pembiayaan pembangunan yang lebih dalam.

Di sinilah konsep Negara Orkestrasi menjadi relevan. Negara tidak perlu membiayai semuanya. APBN dapat menjadi catalytic capital. Danantara menjadi development capital. BUMN mengelola aset strategis. Perbankan menjalankan fungsi intermediasi. Pasar modal menyediakan pembiayaan jangka panjang. Swasta membawa modal, teknologi, dan inovasi. Tugas negara memastikan semua bergerak menuju tujuan sama.

Manusia Tetap Menjadi Modal Utama

Pembangunan seringkali terlalu mudah mengukur modal melalui investasi pada jalan, pelabuhan, pembangkit dan pabrik. Semua penting. Tetapi pada akhirnya, manusia yang mengoperasikan semuanya. Karena itu, renovasi 10.000 Puskesmas, pembangunan 441 RSUD dan perbaikan sekolah tidak semata program sosial. Jika dirancang dan dilaksanakan dengan baik, semuanya merupakan investasi human capital.

Ekonomi yang ingin tumbuh 6% membutuhkan tenaga kerja yang lebih sehat, terampil dan produktif. Sebuah negara dapat memiliki mesin yang canggih. Tetapi tanpa manusia yang mampu mengoperasikannya, mesin tersebut hanya menjadi benda mahal.

Pertumbuhan Dalam Dunia yang Semakin Geoekonomis

Dunia juga berubah. Perang dagang, konflik geopolitik, volatilitas energi dan fragmentasi rantai pasok membuat pertumbuhan tidak lagi dapat dipisahkan dari ketahanan ekonomi.

Dalam tulisan Seni Moneter di Kancah Perang Geoekonomi, saya mengingatkan bahwa guncangan global dapat masuk melalui harga minyak, nilai tukar, perdagangan, arus modal, dan sistem keuangan. Oleh karenanya, pertumbuhan 6% tidak boleh terlalu bergantung pada kondisi eksternal.

Pangan harus kuat, energi harus tersedia, industri perlu memiliki rantai pasok domestik. Sistem keuangan harus semakin dalam, pasar domestik harus produktif, dan ekspor harus semakin beragam.

Keragaman diperoleh dari delapan klaster prioritas nasional, yaitu pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan. Dengan demikian, pertumbuhan dan ketahanan ekonomi semakin tajam dari kedua sisi supply dan demand.

6% Jangan Menjadi Jebakan Baru

Setelah diskursus mengenai jebakan 5%, tentu target 6% patut diapresiasi. Tetapi jangan sampai kita kemudian tiba kembali pada jebakan 6%. Kita paham, bahwa angka pertumbuhan penting. Namun kualitas pertumbuhan jauh lebih penting.

Dalam tulisan Demonstrasi, Defisit, dan Delusi Pertumbuhan, saya mengingatkan bahwa pertumbuhan harus dibaca bersama produktivitas, pekerjaan, daya beli dan keberlanjutan fiskal. Karena itu, 6% harus diuji melalui sejumlah pertanyaan: Apakah produktivitas tenaga kerja meningkat? Apakah manufaktur tumbuh lebih cepat? Apakah ekspor bernilai tambah semakin besar? Apakah investasi swasta meningkat? Apakah pekerjaan formal bertambah? Apakah upah riil naik? Apakah ketergantungan energi impor menurun? Apakah incremental capital output ratio membaik?

Jika jawabannya ya, maka 6% bukan sekadar pertumbuhan, tetapi transformasi. Jika tidak, kita mungkin hanya mendapatkan ekonomi yang bergerak sedikit lebih cepat dengan mesin yang sama. Ekonomi memang kadang memiliki selera humor sendiri: angka pertumbuhan dapat meningkat, sementara sebagian masyarakat masih bertanya di mana pertumbuhan itu terasa.

Negara Orkestrasi

Pada akhirnya, seluruh agenda tersebut membutuhkan orkestrasi. Gagasan ini berulang dalam tulisan-tulisan saya sepanjang 2026 karena Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan instrumen: APBN, BUMN, perbankan, pasar modal, sumber daya alam, pasar domestik, Danantara, swasta dan investor global.

Persoalannya bagaimana seluruhnya bergerak dalam satu arah. Negara tidak harus menjadi pemain utama di setiap sektor, tetapi harus mampu menjadi dirijen yang memastikan seluruh pemain memahami partitur yang sama. APBN memberi arah, regulasi menciptakan kepastian, perbankan dan pasar modal menyediakan pembiayaan, BUMN mengelola aset strategis, swasta membawa inovasi, sementara hilirisasi, energi, pendidikan dan kesehatan memperkuat kapasitas ekonomi. Jika semuanya menyatu, 6% bukan lagi sekadar target, melainkan hasil dari mesin pertumbuhan baru.

Oleh karena itu, arti penting pidato Presiden 14 Agustus 2026 bukan semata pada target pertumbuhan lebih tinggi, tetapi pada mulai terbentuknya arsitektur untuk mencapainya: APBN lebih produktif, hilirisasi menuju industrialisasi, energi menuju efisiensi dan kemandirian, aset negara menuju produktivitas, pasar keuangan yang semakin dalam, serta investasi pada manusia. Semuanya bermuara pada satu kata: kapasitas nasional. Perjalanan menuju 6% bukan sekadar menaikkan pertumbuhan dari 5% menjadi 6%, tetapi membangun ekonomi lebih produktif, berbasis nilai tambah, efisien, inklusif dan tahan terhadap guncangan. 

Pertanyaan akhirnya bukan sekadar bisakah Indonesia tumbuh 6%, melainkan bisakah kita membangun mesin pertumbuhan yang membuat 6% berkelanjutan? Jika mampu, 6% menjadi titik awal perjalanan dari stabilitas menuju produktivitas, dari produktivitas menuju daya saing, dan dari daya saing menuju kemakmuran. (H-3)