11 hours ago
1
Adhe Nuansa Wibisono, Kelompok Kerja (Pokja) Hubungan Luar Negeri DPP Partai Golkar yang berkesempatan hadir mewakili Partai Golkar saat berkunjung ke Tiongkok, Juli 2026 kemarin.(Dok Istimewa )
KEBERHASILAN pembangunan Tiongkok dinilai tidak hanya ditopang oleh kebijakan ekonomi, melainkan didukung oleh penguatan kelembagaan partai yang dibangun secara konsisten selama beberapa dekade. Tidak hanya melakukan kaderisasi dengan benar-benar matang, ketegasan pun terlihat dari tidak adanya ruang bagi koruptor di partai tersebut.
Hal ini disampaikan Adhe Nuansa Wibisono, Kelompok Kerja (Pokja) Hubungan Luar Negeri DPP Partai Golkar yang berkesempatan hadir mewakili Partai Golkar saat berkunjung ke Tiongkok. Dalam kunjungannya pada Juli kemarin, Adhe menjelaskan, pihaknya menghadiri perkuliahan bertema 'Pemikiran Xi Jinping terkait Pembangunan Partai' yang disampaikan oleh Professor Ma Li dari Departemen Pembangunan Partai, Sekolah Partai Pusat (Akademi Pemerintahan Nasional), di Beijing.
Menurut Adhe yang juga dosen magister hubungan internasional Universitas Paramadina, perkuliahan tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana Partai Komunis Tiongkok (PKT) membangun organisasi politik yang kuat melalui perpaduan antara kepemimpinan yang terlembagakan, pendidikan kader yang sistematis, dan meritokrasi politik sebagai fondasi regenerasi elit.
"Pengalaman ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan partai memegang peranan penting dalam tata kelola negara," kata Adhe, Senin (3/8).
Ia menjelaskan, pemikiran Xi Jinping tentang pembangunan partai merupakan bagian penting dari Xi Jinping, Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era. Konsep tersebut mencakup pembangunan ekonomi, politik, supremasi hukum, kebudayaan, peradaban ekologis, dan pertahanan nasional sebagai satu kesatuan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan partai dalam memimpin negara.
Salah satu implementasi utamanya adalah tata kelola partai yang komprehensif melalui disiplin organisasi yang ketat serta pemberantasan korupsi. PKT menerapkan filosofi 'Tiga Tidak' (3T), yaitu tidak berani korupsi, tidak mampu korupsi, dan tidak ingin korupsi.
Dengan filosofi tersebut, tambah dia, pemberantasan korupsi di Tiongkok tidak hanya mengandalkan penegakan hukum semata, tetapi juga didukung reformasi kelembagaan dan pembinaan moral kader. Adhe menambahkan, penguatan tata kelola tersebut didukung oleh struktur kepemimpinan PKT yang bertingkat dan kolektif.
Proses pengambilan keputusan dimulai dari kongres nasional yang terdiri atas sekitar 2.000 delegasi, kemudian komite sentral dengan sekitar 370 anggota, politbiro yang beranggotakan 24 orang, komite tetap politbiro yang terdiri atas tujuh pemimpin tertinggi, hingga sekretaris jenderal PKT sebagai pemimpin tertinggi partai. Mekanisme berjenjang ini memungkinkan proses seleksi dan evaluasi kepemimpinan dilakukan secara bertahap sehingga para kader memperoleh pengalaman pemerintahan sebelum menduduki jabatan nasional.
"Budaya meritokrasi tersebut tercermin nyata dalam perjalanan karier Presiden Xi Jinping. Sebelum menjadi Sekretaris Jenderal PKT pada 2012, Xi menjalani karier pemerintahan selama sekitar empat dekade melalui berbagai jenjang kepemimpinan. Ia pernah menjabat Sekretaris Partai Kabupaten Zhengding di Provinsi Hebei, kemudian menduduki berbagai posisi strategis di Provinsi Fujian, mulai dari Wakil Wali Kota Xiamen, Sekretaris Partai Ningde, Sekretaris Partai Fuzhou, hingga Gubernur Fujian," katanya.
Setelah itu, menurutnya Xi dipercaya menjadi sekretaris partai Provinsi Zhejiang, lalu sekretaris partai Shanghai pada 2007 sebelum dipanggil ke Beijing sebagai anggota komite tetap politbiro. Selama perjalanan tersebut, Xi Jinping tercatat memperoleh pengalaman memimpin wilayah dengan akumulasi penduduk sekitar 150 juta jiwa sebelum akhirnya memimpin Tiongkok.
Proses tersebut, lanjut Adhe, menunjukkan bahwa kepemimpinan nasional di Tiongkok dibangun melalui pengalaman birokrasi dan organisasi yang panjang, bukan hanya bermodalkan popularitas politik. Dari lebih dari 100 juta anggota PKT, hanya sekitar 8 juta orang di antaranya yang menjadi pejabat publik dan pemerintahan.
"Proses seleksi yang sangat ketat menyebabkan hanya sekitar satu dari setiap 140.000 kader yang mampu mencapai tingkat kepemimpinan provinsi. Dalam sistem satu partai, mekanisme meritokrasi ini menjadi instrumen internal untuk menjaga kualitas regenerasi elite politik," katanya.
Adhe menambahkan, meritokrasi tersebut diperkuat oleh keberadaan Sekolah Partai Pusat PKT sebagai institusi tertinggi pendidikan kader yang membawahi sekitar 2.700 sekolah partai di seluruh Tiongkok. Setelah bergabung dengan Akademi Pemerintahan Nasional pada 2018, lembaga ini tidak hanya mengajarkan ideologi partai, tetapi juga kepemimpinan, administrasi publik, tata kelola pemerintahan, penelitian kebijakan, dan konsultasi strategis bagi pimpinan partai dan negara.
Sejak Juni 2026, di bawah kepemimpinan Cai Qi selaku Anggota Komite Tetap Politbiro PKT, Sekolah Partai Pusat tetap menjadi instrumen utama dalam membangun keseragaman nilai, kompetensi, dan kapasitas kepemimpinan kader. Dengan demikian, sistem kepartaian PKT ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu rekrutmen kader yang selektif, penugasan kepemimpinan yang berjenjang, dan pendidikan politik melalui sekolah partai.
"Ketiga unsur tersebut membentuk siklus regenerasi yang menghasilkan pemimpin dengan pengalaman administratif, kapasitas manajerial, dan pemahaman ideologis yang matang," katanya.
Bagi Partai Golkar, Adhe menilai terdapat sejumlah pelajaran penting yang dapat dipetik dari pengalaman PKT, meskipun kedua partai berada dalam sistem politik yang berbeda.
Nilai-nilai seperti meritokrasi politik, kaderisasi yang berjenjang, pendidikan politik yang berkelanjutan, dan penguatan integritas organisasi merupakan prinsip universal bagi partai politik modern.
Dalam konteks tersebut, ia melihat Golkar Institute dan Akademi Partai Golkar memiliki peran strategis dalam proses pengkaderan kekaryaan.
Golkar Institute berperan memperkuat kapasitas teknokratis dan kepemimpinan kader melalui pendidikan kebijakan publik, komunikasi politik, dan tata kelola pemerintahan. Sementara itu, Akademi Partai Golkar memperdalam pemahaman mengenai sejarah, nilai, dan ideologi kekaryaan.
"Pengalaman PKT menunjukkan bahwa sekolah partai yang mapan bukan sekadar pusat pendidikan ideologi, melainkan juga instrumen strategis untuk membangun regenerasi kepemimpinan yang berkualitas. Melalui penguatan kurikulum, sistem evaluasi yang objektif, dan proses pengkaderan yang berkesinambungan, Partai Golkar memiliki peluang untuk semakin memperkuat budaya meritokrasi politik sekaligus melahirkan kader-kader yang profesional, berintegritas, dan siap mengemban amanah kepemimpinan nasional," katanya. (BY/E-4)
