3 days ago
2
Ilustrasi(Dok Istimewa)
JELANG penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) pada 27–31 Agustus 2026 di Jombang, Jawa Timur, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) didesak untuk melahirkan sosok kepemimpinan yang berintegritas dan independen dari pengaruh politik praktis.
Tokoh muda NU, Hatim Gazali, menegaskan bahwa Muktamar bukan sekadar ajang kontestasi figur, melainkan momentum krusial untuk menentukan arah organisasi yang menaungi sekitar 140 juta warga Nahdliyin di seluruh Indonesia.
"Pemimpin NU perlu menjaga independensi organisasi dengan tidak menjadi bagian dari partai politik maupun tidak sedang menduduki jabatan politik, serta mampu menjadikan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tetap kritis sekaligus konstruktif," kata Hatim di Jakarta, Minggu (2/8/2026).
Hatim merincikan sembilan kriteria utama yang harus dimiliki oleh Calon Ketua Umum PBNU mendatang, yaitu mampu menjadi pemersatu di tengah dinamika internal, memiliki akar yang kuat di dunia pesantren, memiliki pengalaman berkhidmat berjenjang dari ranting hingga pusat, berwawasan nasional dan global, menjaga independensi (non-parpol dan bukan pejabat politik), berpihak pada kelompok masyarakat lemah (mustad'afin), menjaga tradisi pesantren sekaligus mendorong modernisasi organisasi.
Kemudian, memiliki kapasitas keulamaan serta rekam jejak kerja teruji serta memiliki visi memperkuat khidmah dan marwah organisasi di abad kedua NU.
"Penilaian terhadap para kandidat tidak semata didasarkan pada popularitas atau dukungan politik, melainkan pada rekam jejak pengabdian, kapasitas kepemimpinan, integritas, serta kemampuan menjaga marwah dan kemandirian NU," tegasnya.(H-2)
