2 hours ago
5
MI/Seno(Dok. Pribadi)
DI era digital dan globalisasi yang serbacepat ini, kita sering kali mendapati diri berada di persimpangan jalan moral yang membingungkan. Di satu sisi, arus modernitas menawarkan segala macam kebebasan individu dan kenikmatan materialistis. Di sisi lain, masih ada harapan akan wujudnya keadilan sosial dan kebajikan idealis yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Paradoks modernitas inilah yang banyak dibedah secara radikal oleh filsuf kelahiran Skotlandia terkemuka, Alasdair MacIntyre (1929-2025), dalam pelbagai karyanya, dari magnum opus-nya, After Virtue (1981) sampai Ethics in the Conflicts of Modernity: An Essay on Desire, Practical Reasoning, and Narrative yang terbit tepat satu dekade lalu (2016).
Meski karya tersebut lahir untuk menyoroti kelakar masalah di Barat, banyak nuansa kritis yang bisa diambil darinya, terutama untuk membaca dinamika umat Islam di Indonesia hari ini yang sedang berada di episentrum badai modernitas. Masyarakat kita terlihat masih gamang untuk menyikapi bagaimana menyeimbangkan kesalehan religius, fragmentasi sosial, tuntutan ekonomi pasar bebas, dan tarikan politik identitas.
BEBERAPA PEMIKIRAN UTAMA
Untuk memahami narasi besar MacIntyre dalam karya-karyanya tersebut, kita harus melihat bagaimana ia mendiagnosis kegagalan moralitas modern. MacIntyre berargumen bahwa liberalisme dan kapitalisme lanjut (late-modern capitalism) bukan sekadar sistem politik dan ekonomi, melainkan sebuah tatanan moral distortif yang secara agresif membentuk hasrat (desires), melumpuhkan nalar praktis (practical reasoning), dan mengoyak narasi hidup (narrative) manusia modern.
Pertama, MacIntyre menyerang apa yang disebutnya sebagai gejala emotivisme dan ekspresivisme. Ini adalah sebuah pandangan bahwa semua penilaian moral tidak lebih dari sekadar ekspresi emosi atau preferensi subjektif. Dalam budaya kapitalisme lanjut, manusia secara sistematis ditatih oleh pasar, iklan, dan algoritma media sosial menjadi konsumen untuk memaksimalkan preferensi pribadi (preference maximizers). Kita didikte untuk selalu menginginkan lebih banyak komoditas. Bahaya laten dari sistem ini ialah ia mengaburkan perbedaan krusial antara apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan.
Kedua, melalui kacamata neo-Aristotelian, MacIntyre menegaskan kembali konsep manusia sebagai makhluk rasional yang saling bergantung (dependent rational animals). Perkembangan moral individu hanya dapat tercapai jika ia berpartisipasi aktif dalam komunitas lokal (keluarga, sekolah, lingkungan kerja) yang diorientasikan pada kebaikan bersama (the common good). Kebaikan bersama bukanlah akumulasi dari kebaikan egois tiap-tiap orang, melainkan sebuah kondisi sosial di mana setiap anggota komunitas dapat saling membantu mengaktualisasikan diri mereka masing-masing. Kapitalisme, bagi MacIntyre, adalah musuh utama kebaikan bersama ini karena ia menginstitusikan keserakahan dan memandang hubungan antarmanusia sekadar sebagai transaksi kontraktual untuk saling memanfaatkan.
Ketiga, modernitas telah menyebabkan fragmentasi narasi hidup. Bagi MacIntyre, seseorang hanya dapat bertindak secara etis jika hidupnya memiliki keutuhan narasi dari lahir hingga mati. Namun, modernitas merobohkan bangunan tersebut. Manusia modern dipaksa mengenakan topeng yang berbeda-beda dan terisolasi. Saat di kantor, ia harus angkuh demi efisiensi, di pasar menjadi konsumen egois, di rumah menjadi orangtua penuh kasih, dan di rumah ibadah mencoba menjadi hamba yang saleh. Ketika hidup terfragmen, nalar praktis pun lumpuh dan individu akan rentan kehilangan kompas moral.
Saat kita membawa lensa pemikiran MacIntyre ke Indonesia, kita dapat melihat dengan jelas riak-riak konflik moral yang dialami oleh masyarakat muslim modern. Menariknya tradisi Islam di Nusantara sebagaima di ujung belahan bumi lainnya juga memiliki sumber-sumber dan institusi etika yang unik dan kaya. Pertanyaannya ialah bagaimana nasib tradisi ini saat berhadapan dengan modernitas?
PENGARUH LATEN KAPITALISME LANJUT
Salah satu dinamika paling mencolok dalam dekade terakhir di Indonesia ialah fenomena gerakan hijrah, terutama di kalangan kelas menengah muslim urban. Di permukaan, hal ini menunjukkan gairah religiositas yang patut diapresiasi. Namun, jika menggunakan pisau analisis MacIntyre terkait pendiktean hasrat oleh kapitalisme, kita akan mendapati sisi lain yang cukup problematis. Yakni, bagaimana kapitalisme lanjut telah menjinakkan dan mengomodifikasi gerakan keagamaan. Hasrat untuk menjadi muslim yang saleh dengan cepat ditangkap oleh pasar sebagai ceruk bisnis baru yang sangat menguntungkan. Lahirlah ekonomi gaya hidup halal dari pariwisata, perumahan eksklusif, kosmetik dan fesyen syar'i berlabel syariah, hingga festival hijrah akbar yang dipenuhi stan belanja.
Di sinilah nalar etis masyarakat muslim sejatinya diuji, apakah perubahan perilaku mereka didasari oleh pencarian objektif akan kebajikan moral ataukah hasrat religius mereka telah dikooptasi oleh pasar menjadi sekadar kepuasan estetik-ekspresif baru? Ketika kesalehan diukur dari apa yang dibeli, bukan bagaimana karakter etis dibentuk, agama telah tunduk pada logika pasar.
Masyarakat muslim terutama di kota-kota besar juga mengalami fragmentasi peran yang melelahkan. Di siang hari, dalam ekosistem korporasi yang kompetitif, mereka dituntut mengadopsi etos utilitarianisme untuk mengejar target dan bersaing secara agresif. Namun, saat malam hari dan akhir pekan, mereka dihadapkan pada khotbah tentang keutamaan zuhud (kesederhanaan) dan qana'ah (merasa cukup). Ketidakmampuan menyatukan dua dunia yang bertolak belakang ini pada akhirnya juga menciptakan problem lain. Untuk mengatasinya, banyak dari mereka yang mencari jalan pintas dengan mengonsumsi tren-tren puritan dan konten-konten dakwah instan. Kedua hal ini sayangnya acap kali mematikan nalar praktis yang mendalam dan memicu emosi seketika. Akibatnya, agama yang mereka terima sering kali direduksi menjadi hukum hitam-putih yang kaku dan rigid. Tradisi keilmuan Islam yang kaya dan mapan pun ditinggalkan, digantikan oleh populisme dan puritanisme.
Di ranah politik, kita juga telah menyaksikan bagaimana sentimen keagamaan dimobilisasi secara masif dalam berbagai kontestasi pemerintahan. Terciptalah jurang sosial antarkelompok yang mirisnya bahkan dalam tubuh internal suatu institusi atau organisasi sendiri. Analisis MacIntyre mungkin dapat memberikan penjelasan terkait hal ini. Ketika sebuah masyarakat kehilangan konsepsi bersama tentang apa itu ‘kebaikan bersama’ (the common good), maka ruang publik akan menjadi tempat perdebatan yang tidak berkesudahan (incommensurable). Ruang publik layaknya medan perang terbuka tempat kelompok-kelompok saling memaksakan kehendak dengan memanipulasi bahasa moral. Ketika agama direduksi menjadi instrumen politik identitas, nilai-nilai substansial dalam Islam pun akan terpinggirkan. Keterlibatan dalam perkara politik tidak lagi didasarkan pada nalar praktis yang jernih demi kemaslahatan umat dan publik, melainkan pada preferensi emosional yang dimanipulasi oleh elite demi kekuasaan.
KOMUNITAS LOKAL SEBAGAI GARDA KEBAJIKAN
Meskipun kritiknya terkesan pesimistis terhadap modernitas, MacIntyre juga menawarkan sebuah solusi, yakni dengan kembali pada komunitas-komunitas lokal berskala kecil. Komunitas inilah yang nanti berfungsi sebagai benteng pertahanan moral, tempat di mana bahasa-bahasa etis dapat dipraktikkan secara nyata dan nalar praktis dilatih secara kolektif untuk menolak godaan logika kapitalistis. Di sinilah letak keunikan dan kekuatan masyarakat muslim di Indonesia. Berbeda dengan masyarakat Barat yang telah mengalami fragmentasi dan atomisasi sosial yang akut, masyarakat muslim Indonesia masih memiliki modal sosial yang sangat kaya berbentuk institusi tradisional dan organisasi keagamaan akar rumput yang kokoh.
Lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren mungkin adalah contoh sempurna dari apa yang diangankan oleh MacIntyre sebagai komunitas lokal pemelihara keutamaan (virtue). Di dalam ekosistem pesantren yang mandiri, nalar praktis para santri dilatih tidak hanya dengan menghafal teks-teks agama, tetapi juga dengan menerapkan etika (akhlak) melalui keteladanan langsung dari kiai. Hubungan antarsantri pun tidak didasarkan pada transaksi ekonomi, melainkan semangat pengabdian dan kesederhanaan yang menolak individualisme. Pesantren juga memberikan narasi hidup yang jelas bagi orang-orangnya sebagai abdi agama dan bangsa.
Selain pesantren, eksistensi organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persis, dan lain-lain di tingkat akar rumput juga bertindak sebagai jaringan pengaman sosial dan moral. Melalui jaringan madrasah, klinik kesehatan, panti asuhan, lembaga zakat, hingga majelis taklim, ormas-ormas ini secara konstan mengorientasikan tindakan anggotanya pada kebaikan bersama. Ketika negara atau pasar gagal memberikan keadilan etis, komunitas lokal Islam inilah yang hadir merajut kembali kohesi sosial yang robek akibat kompetisi ekonomi dan polarisasi politik.
Melalui pembacaan kritis perspektif MacIntyrean kita disadarkan bahwa tantangan terbesar muslim di Indonesia pada era modern adalah sisi lain dari sistem global yang pengaruhnya bahkan tidak kita sadari. Yakni, penyusupan logika liberalis-kapitalis lanjut ke dalam cara kita berpikir, berhasrat, dan menentukan pilihan moral keagamaan. Jika umat Islam tidak waspada, mereka akan rentan terjebak pada gejala-gejala korosif yang lahir darinya. Pesan kuat dari perjumpaan pemikiran MacIntyre dan dinamika Islam di Indonesia ialah seruan untuk kembali pada akar tradisi secara intensional dan cerdas.
Umat Islam Indonesia harus mengaktifkan kembali nalar praktisnya untuk menyeleksi hasrat yang didikte pasar, menolak fragmentasi hidup dengan mengintegrasikan nilai akhlak di semua ranah, serta terus merawat komunitas lokal sebagai benteng pertahanan moral. Dengan menjadikan tradisi Islam yang kaya sebagai jangkar moral yang hidup, muslim Indonesia memiliki peluang untuk tidak sekadar bertahan dari gempuran modernitas, tapi juga menawarkan sebuah alternatif peradaban yang berkeadilan.
