Jakarta, CNBC Indonesia - Permasalahan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) tengah menjadi sorotan mengingat serapannya yang lamban jelang akhir tahun. Padahal, program ini anggarannya mencapai Rp 71 triliun tahun ini. Dari angka tersebut, serapan anggaran baru mencapai Rp 13 triliun per awal September 2025.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun merespons kinerja serapan MBG ini. Dia mengatakan akan memotong anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika serapannya tidak kunjung membaik.
Menurutnya, Kementerian Keuangan akan melihat serapan anggaran MBG pada bulan Oktober ini. Jika serapannya bagus, anggarannya bisa ditambah. Namun, jika tidak bagus, dia menilai anggarannya bisa dikurangi.
"Kita lihat di akhir Oktober seperti apa, kalau bisa diserap ya udah. Kalau misalnya nambah, tapi penyaluran bagus, ya nambah. Jika tidak bisa diserap hingga akhir Desember, dana yang ada ya kita kurangi. Gitu aja," ujar Purbaya, Kamis (2/10/2025).
Hal ini pun memicu komentar dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak perlu lagi melakukan pencabutan atau pemotongan anggaran dari program MBG.
"Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil-mengambil anggaran yang tidak terserap. Dan itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan, karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap," kata Luhut saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Luhut menilai, serapan anggaran yang semakin optimal akan memberi dampak besar pada ekonomi masyarakat kecil. Bahkan, program MBG tercatat mampu menyerap 380 ribu tenaga kerja.
"Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik, dan itu akan terjadi penyebaran, dan itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah. Karena pada dasarnya, seperti yang di Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi," jelasnya.
Lebih jauh, Luhut menekankan bahwa manfaat MBG menjadi sangat relevan di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
Oleh karena itu, dia menegaskan program tersebut tidak perlu dihentikan karena sudah menunjukkan perkembangan positif.
"Nggak usah dihentikan, kita sudah lihat bagus kok. Apanya dihentikan? Ya kan memulainya ini yang jadi masalah. Kita kadang-kadang tuh pengen cepat buahnya. Seperti gigit cabai langsung pedasnya, nggak bisa gitu," ujar Luhut.
Lantas seperti apa sebenarnya serapan anggaran MBG?
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan dalam akun resmi Instagram-nya, hingga 8 September 2025 beberapa realisasi anggaran untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat masih jauh dari target.
Tercatat realisasi anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 8 September 2025 baru mencapai Rp 13 triliun atau hanya 18,3% dari pagu Rp 71 triliun.
"Penerima manfaat Makan Bergizi Gratis mencapai 22,7 juta," tulis akun Instagram @ditjensef dikutip Jumat (3/10/2025).
Seperti yang diketahui, program MBG ditargetkan akan menyasar penerima sebanyak 82,9 juta orang.
Adapun program cek kesehatan gratis dan TB untuk 31,1 juta peserta, serta revitalisasi untuk 32 rumah sakit, anggaran yang terserap mencapai Rp 3,0 triliun atau sekitar 32,0% dari pagu Rp 9,3 triliun.
Sebagai informasi, program cek kesehatan gratis ditargetkan dapat menjangkau sekitar 140 juta masyarakat, mencakup berbagai kelompok usia. Sasaran program ini terdiri dari 2,9 juta bayi baru lahir, 13,4 juta balita dan anak prasekolah, 24,2 juta anak usia sekolah dan remaja, 85,2 juta orang dewasa, serta 16,9 juta lansia.
Sementara untuk sekolah rakyat dan sekolah unggul garuda penyerapan baru mencapai Rp 800 miliar yang direalisasikan untuk 165 sekolah.
"Mencapai 4,9% dari pagu anggaran sebesar Rp 14,4 triliun," tulis DJSEF.
Strategi Baru
Guna mengatasi masalah penyerapan anggaran, Kementerian Keuangan telah mengubah skema pencairan anggaran program MBG. Sebagaimana diketahui, hingga Agustus 2025, realisasi belanja anggaran MBG baru senilai Rp 13 triliun, atau 18,3% dari pagu yang disiapkan pada 2025 sebesar Rp 71 triliun.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primano Bhakti mengatakan, perubahan skema pencairan untuk program MBG itu terjadi dari semula berupa reimburse, menjadi penyerahan dana di awal.
"Jadi belanja dulu, kemudian dicatat, ditagihkan. Tapi setelah April, enggak gitu, dia bikin perencanaan sampai 10 hari ke depan, sampaikan ke kami, kita bayar," ucap Prima di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Melalui perubahan skema pencairan anggaran yang dilakukan sejak April 2025, Prima mengatakan, belanja Badan Gizin Nasional (BGN) untuk program MBG mengalami percepatan tiga kali lipat hingga September 2025.
"Jadi ada perubahan, makanya kalau kita lihat pergerakan daripada realisasi, untuk MBG itu sekarang sduah mulai cepat, jadi sejak Juni, Juli, Agustus, terus ke September ini naik 3 kali lipat," tutur Prima.
Prima mengatakan, realisasi pencairan anggaran MBG per September 2025 sudah mencapai Rp 20 triliun. Penerima program itu sudah tembus 30 juta orang dari sebelumnya per Agustus 2025 sebesar 22,7 juta. Sementara itu, jumlah SPPG nya sudah mencapai 13 ribu dari per Agustus 7.644.
"Jadi kita evaluasi, lalu kita balik deh, duitnya kita kasih dulu buat 10 hari lu pake, kurang ya bayar lagi. Itu buktinya sudah ada percepatan yang cukup signifikan setelah bulan April," tegas Prima.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Baru Berjalan 3 Bulan, Kemenkeu Lapor Anggaran MBG Cair Rp 3 Triliun