5 hours ago
7
Warga Gaza.(Al Jazeera)
KELOMPOK negara-negara Muslim, termasuk sekutu dekat Emirat Arab hingga Turki, secara resmi mengutuk serangkaian pelanggaran yang dilakukan Israel di Jalur Gaza. Mereka menuduh Israel sengaja merusak rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakhiri pertempuran di wilayah kantong tersebut.
Pernyataan bersama itu dikeluarkan oleh Qatar, Yordania, Emirat, Indonesia, Pakistan, Turki, Arab Saudi, dan Mesir. Dalam pernyataan tersebut, mereka menegaskan bahwa tindakan Israel di Gaza merupakan pelanggaran nyata terhadap kewajiban Israel di bawah hukum internasional serta Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza.
Hambatan terhadap Peta Jalan Damai
Negara-negara tersebut menyatakan bahwa perilaku militer dan kebijakan Israel merusak upaya internasional dan regional yang bertujuan untuk mengimplementasikan fase kedua dari rencana perdamaian tersebut. Hal ini menjadi sorotan tajam terutama setelah pengumuman Presiden Donald Trump bahwa faksi-faksi Palestina telah menerima peta jalan (roadmap) damai, termasuk ketentuan mengenai pembatasan senjata.
Kebijakan Israel di Gaza dinilai mengancam keberlangsungan proses politik yang sedang berjalan. "Tindakan ini berisiko menggagalkan proses politik, memicu kembali siklus eskalasi, dan semakin memperdalam bencana kemanusiaan di Jalur Gaza," demikian bunyi pernyataan kelompok negara tersebut.
Konteks Diplomatik: Keterlibatan Indonesia bersama negara-negara besar seperti Arab Saudi dan Mesir menunjukkan kesatuan sikap dunia Muslim dalam menekan Israel agar mematuhi kesepakatan internasional yang dimediasi oleh Amerika Serikat.
Posisi Israel: Syarat Perlucutan Senjata
Di sisi lain, pemerintah Israel tetap pada pendirian kerasnya. Israel menyatakan tidak akan mulai menarik pasukannya dari Gaza sampai ada kemajuan yang berarti terkait perlucutan senjata Hamas.
Kondisi ini menciptakan kebuntuan baru dalam diplomasi Timur Tengah. Rencana perdamaian yang diusung pemerintahan Trump kini menghadapi ujian berat akibat perbedaan fundamental mengenai mekanisme keamanan di lapangan dan penarikan pasukan militer. (The Times of Israel/I-2)
