Ombudsman Soroti Risiko Maladministrasi Data Bansos dan Sistem Desil

Sistem desil online.(Dok. Antara)

OMBUDSMAN RI menyoroti risiko kesalahan data dalam penentuan penerima bantuan sosial (bansos) melalui sistem desil. Pimpinan Ombudsman RI, Maneger Nasution, menegaskan bahwa klasifikasi administratif tidak boleh membuat negara kehilangan kemampuan untuk membaca kondisi nyata masyarakat yang dinamis.

Maneger memperingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam administrative reductionism, yaitu kecenderungan menyederhanakan kehidupan manusia hanya menjadi angka dan variabel. Menurutnya, kesalahan klasifikasi data berpotensi memutus akses bantuan bagi keluarga yang sebenarnya sangat membutuhkan.

"Negara tidak boleh terjebak pada apa yang disebut sebagai administrative reductionism, yaitu kecenderungan menyederhanakan kehidupan manusia menjadi angka, kategori, dan variabel," ujar Maneger dalam keterangannya, Jumat (4/9).

Salah satu poin krusial yang disoroti adalah indikator fisik tempat tinggal. Ombudsman menilai rumah permanen atau bangunan layak tidak selalu mencerminkan kemampuan ekonomi penghuninya saat ini. Kondisi ekonomi bisa berubah drastis akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), utang, atau beban tanggungan keluarga, meskipun aset fisik masih terlihat baik.

Sebaliknya, indikator kasatmata seperti kondisi lantai atau dinding rumah dianggap tidak cukup untuk memotret kompleksitas kemiskinan. Maneger menekankan bahwa kemiskinan berkaitan erat dengan pendapatan, pengeluaran, akses kesehatan, hingga kemampuan menghadapi tekanan ekonomi yang bersifat dinamis.

Ombudsman mengidentifikasi adanya potensi maladministrasi dalam dua titik utama. Pertama, penyimpangan prosedur jika pemutakhiran data tidak dilakukan secara efektif. Kedua, pengabaian kewajiban apabila pemerintah tidak menyediakan jalur keberatan dan koreksi data yang mudah bagi warga.

"Tidak ada sistem yang boleh ditempatkan lebih tinggi daripada keadilan. Apabila data dalam sistem tidak sesuai dengan realitas, maka tugas administrasi pemerintahan bukan membela sistem, melainkan memperbaiki sistem tersebut," tegas Maneger.

Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan agar lebih responsif. Negara diminta memastikan indikator yang digunakan mampu menangkap kerentanan ekonomi masyarakat secara utuh guna mencegah ketidakadilan sosial akibat kesalahan administratif. (Z-10)