Pembiayaan Rumah Subsidi Diperkuat

3 days ago 2

PEMBIAYAAN rumah subsidi terus diperkuat pemerintah untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau. Dalam akad massal KPR Rumah Subsidi skema FLPP di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7), BTN tercatat sebagai bank dengan jumlah debitur terbesar.

Sebanyak 30.203 debitur BTN mengikuti akad secara langsung maupun daring dari berbagai daerah. Secara nasional, akad massal tersebut melibatkan 62.710 debitur KPR Sejahtera FLPP di sedikitnya 130 titik yang tersebar pada 372 kabupaten dan kota di 36 provinsi.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan capaian itu didukung kolaborasi dengan Danantara Indonesia dalam memperkuat ekosistem perumahan nasional.

“Keikutsertaan 30.203 debitur BTN menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap rumah yang layak dan terjangkau,” ujar Nixon.

BP Tapera mencatat penyaluran FLPP hingga 29 Juli 2026 mencapai 118.756 unit rumah dengan nilai Rp14,76 triliun melalui 43 bank. BTN menyumbang 55.766 unit KPR FLPP, tertinggi di antara bank Himbara. Sementara itu, BSN menyalurkan 28.282 unit.

PERKUAT EKOSISTEM

Penguatan sektor perumahan juga diarahkan pada sisi pasokan melalui Kredit Program Perumahan (KPP). BTN menyalurkan pembiayaan tersebut kepada pengembang, kontraktor, toko bahan bangunan, serta pelaku usaha lain dalam rantai pasok. Hingga 29 Juli 2026, realisasi KPP BTN mencapai sekitar Rp4,39 triliun.

“Melalui KPP, kami membantu pengembang dan pelaku usaha meningkatkan pasokan hunian. Dukungan Danantara memperkuat sinergi tersebut sehingga pembangunan ekosistem perumahan dapat berjalan lebih terintegrasi, mulai dari sisi pembiayaan hingga penyediaan rumah,” ujar Nixon.

Menurut Nixon, posisi BTN sebagai penyalur terbesar bukanlah tujuan akhir. Hal yang lebih penting ialah memastikan keluarga memperoleh rumah yang layak, terjangkau, dan mudah dibiayai. Hingga akhir Juni 2026, BTN dan BSN telah menyalurkan 67.518 unit rumah, masing-masing 44.388 unit dan 23.130 unit. Realisasi tersebut setara hampir 74% dari total penyaluran FLPP nasional yang mencapai 91.531 MBR hingga 30 Juni 2026.

MENJAGA KUALITAS

Peningkatan penyaluran pembiayaan dinilai harus berjalan seiring dengan pengawasan kualitas rumah dan ketepatan penerima manfaat. BP Tapera mencatat penerima FLPP bertambah dari 91.531 MBR pada akhir Juni menjadi 107.410 MBR per 21 Juli 2026. Hingga akhir Juni, BP Tapera telah memantau 48.958 rumah FLPP dengan tingkat keterhunian mencapai 93,35%.

Pemantauan akan diperluas menjadi 75.000 rumah di sedikitnya 77 kabupaten dan kota hingga akhir 2026. Evaluasi bank penyalur mencakup penyaluran pembiayaan, ketepatan sasaran, kondisi rumah pascaakad, keterhunian, serta pengelolaan dana.

BP Tapera menegaskan prinsip zero tolerance terhadap ketidakterhunian rumah FLPP. Nixon menilai keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah akad, tetapi dari rumah yang benar-benar dihuni dan memberi manfaat.

PERKUAT BASIS DATA

Selain pembiayaan, Kementerian PKP memperkuat basis data sebagai landasan Program 3 Juta Rumah dan kebijakan perumahan nasional.
Langkah itu dibahas bersama BPS pada awal Agustus 2026 untuk memutakhirkan data perumahan agar sesuai dengan kondisi lapangan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan kebijakan perumahan harus bertumpu pada data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan data statistik dibutuhkan untuk mengukur kinerja sektor perumahan nasional. Evaluasi mencakup kondisi fisik hunian, seperti kepemilikan, renovasi, dan kualitas material bangunan, serta aspek lingkungan. Aspek lingkungan meliputi akses terhadap sanitasi, air minum layak, dan listrik. (E-4)

Read Entire Article