Pemerintah Imbau Penundaan Umroh Karena Konflik Timur Tengah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Pemerintah Republik Indonesia mengimbau masyarakat untuk sementara menunda keberangkatan ibadah umroh menyusul eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Imbauan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahnil Anzar Simanjuntak, setelah menghadiri Peringatan Nuzulul Quran Tingkat Kenegaraan Tahun 1448 Hijriyah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/3).

"Memang sementara ini, kita terkait dengan keberangkatan umroh, masih dalam peraturan mengimbau untuk menunda keberangkatan, karena eskalasi dari konflik. Kita tidak tahu perkembangannya seperti apa," ujar Dahnil.

Menurut Dahnil, langkah ini diambil sebagai bentuk mitigasi untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan berangkat ke Tanah Suci. Imbauan ini juga merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang terus memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut.

“Orientasi negara tentu adalah keselamatan warga negara karena kita tidak tahu eskalasi konflik di Timur Tengah akan berkembang seperti apa,” tambahnya.

Sementara itu, pemerintah terus mendampingi jamaah umroh Indonesia yang saat ini berada di Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umrah bersama Kemenlu serta penyelenggara perjalanan ibadah umroh diminta memastikan para jamaah mendapatkan pendampingan hingga dapat kembali ke Tanah Air dengan aman.

Berdasarkan data terakhir, terdapat sekitar 43 ribu jamaah umroh Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah di Arab Saudi. Pemerintah menegaskan akan terus berkoordinasi dengan maskapai penerbangan dan pihak terkait untuk memastikan proses kepulangan jamaah berjalan lancar.

Pemerintah juga mencatat adanya penurunan jumlah jamaah yang berangkat umroh setelah muncul imbauan penundaan tersebut. Penurunan ini dinilai Dahnil sebagai bentuk kehati-hatian masyarakat dalam mempertimbangkan faktor keselamatan di tengah perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara