1 week ago
7
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan(MI/Insi Nantika Jelita)
Pemerintah bersiap meluncurkan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) secara nasional pada pekan ketiga Oktober 2026. Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa pemerintah menargetkan sekitar 80% proses digitalisasi telah rampung saat peluncuran resmi dilakukan oleh Presiden.
"Minggu ketiga Oktober kita akan bisa roll out. Kita berharap 80% ini sudah selesai," ujar Luhut dalam Konferensi Pers Gerakan Nasional Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kantor DEN, Jakarta, Kamis (10/9).
Menekan Angka Salah Sasaran
Luhut mengungkapkan, berdasarkan evaluasi internal, tingkat ketidaktepatan sasaran penyaluran bansos selama ini mencapai 77,6%. Melalui sistem digital yang terintegrasi, pemerintah mematok target ambisius untuk menekan angka tersebut hingga di bawah 10%.
Uji coba bansos digital ini telah diawali di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan akan segera diperluas melalui piloting di 215 kabupaten lainnya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan TNI, Polri, serta elemen masyarakat untuk memastikan validitas data di lapangan.
Target Digitalisasi Bansos:
- Sasaran: 50 juta penerima (Desil 1 hingga 5).
- Teknologi: Verifikasi menggunakan face recognition (pengenalan wajah).
- Metode Penyaluran: Wajib memiliki rekening bank (uji coba penuh kuartal I 2027).
Integrasi Data dan Keamanan Sistem
Proses verifikasi penerima akan dilakukan secara ketat. Masyarakat dapat mendatangi agen resmi untuk melakukan pendaftaran dan verifikasi wajah yang akan diintegrasikan dengan data kependudukan serta Kementerian Sosial. Luhut menekankan bahwa sepanjang tahun 2026, fokus utama adalah pembenahan dan penertiban data agar penyaluran melalui rekening bisa berjalan mulus pada awal 2027.
Di sisi infrastruktur teknologi, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memastikan keandalan portal bansos digital. Mengingat ada sekitar 50 juta calon pengguna, pemerintah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan pengujian beban.
“Kita sudah sepakat melakukan stress test dan load test bekerja sama dengan BSSN untuk memastikan keandalannya,” kata Meutya. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah menyiapkan mekanisme sanggah bagi masyarakat jika ditemukan kesalahan data dalam sistem tersebut.
Dengan digitalisasi ini, pemerintah berharap tidak ada lagi warga yang berhak namun terlewatkan, atau sebaliknya, warga yang tidak memenuhi kriteria tetapi menerima bantuan. (E-3)
