2 days ago
4
Bupati Bandung, Dadang Supriatna.(Dok. Diskominfo Pemkab Bandung)
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bandung Jawa Barat terus memperkuat komitmen dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu) sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata di wilayah Kabupaten Bandung.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menegaskan komitmen tersebut saat memberikan arahan dalam kegiatan silaturahmi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bandung pada Senin (3/8). Dalam arahannya, Bupati menyoroti pentingnya sinergi antara pengelolaan dana sosial keagamaan dengan program pembangunan fisik bagi warga miskin.
Optimalisasi Zakat Profesi ASN untuk Rutilahu
Salah satu poin utama yang disampaikan Bupati adalah apresiasi atas peningkatan signifikan penghimpunan zakat profesi ASN melalui Baznas Kabupaten Bandung. Data menunjukkan lompatan besar dari rata-rata Rp200 juta per bulan pada tahun 2021, kini mencapai sekitar Rp1,2 miliar setiap bulan.
Dadang meminta agar peningkatan dana ini diiringi dengan transparansi dan perluasan manfaat. "Saya ingin ada komparasi saldo bulan lalu berapa, bulan ini berapa sehingga semua pemberi zakat profesi bisa mengetahui kebermanfaatan zakatnya," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menginstruksikan Baznas untuk memperluas cakupan penerima manfaat bantuan rumah layak huni. Hal ini termasuk bagi keluarga yang menempati rumah di atas lahan pinjam pakai atau sewa, agar mereka tetap mendapatkan dukungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Target Penanganan 45.000 Unit Rumah
Pemkab Bandung saat ini menghadapi tantangan besar dalam menuntaskan sekitar 45.000 unit rumah yang masih membutuhkan bantuan perbaikan. Untuk mengejar target tersebut, Bupati mendorong penguatan sinergi lintas perangkat daerah dan pemerintah desa.
Dadang berharap setiap desa dapat menambah alokasi bantuan secara mandiri melalui dana desa atau sumber lainnya. Dengan kolaborasi ini, proses penanganan Rutilahu diharapkan dapat berjalan lebih cepat, masif, dan menjangkau seluruh pelosok desa.
Fokus Utama Penanganan Rutilahu:
- Percepatan renovasi 45.000 unit rumah tidak layak.
- Pemanfaatan zakat profesi ASN (Rp1,2 miliar/bulan) sebagai stimulus.
- Perluasan kriteria penerima manfaat (termasuk lahan sewa/pinjam pakai).
- Sinergi anggaran antara Pemkab dan Pemerintah Desa.
Digitalisasi Layanan dan Kesejahteraan ASN
Selain infrastruktur kerakyatan, Bupati menekankan pentingnya transformasi digital dalam pelayanan administrasi. Seluruh ASN didorong meningkatkan kompetensi teknologi agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, mudah, dan efektif.
Terkait internal pemerintahan, Dadang memastikan bahwa kesejahteraan aparatur tetap menjadi prioritas. Ia menginstruksikan agar pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) disalurkan tepat waktu setiap bulan secara akuntabel.
"Jangan sampai seperti kejadian di daerah lain. Saya tidak mau kejadian ada PPPK yang di-PHK karena pemerintah daerahnya gagal bayar," tegasnya.
Integritas Menjelang HUT ke-81 RI
Memasuki Bulan Kemerdekaan, Bupati mengajak seluruh ASN menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat semangat nasionalisme. Ia juga kembali mengingatkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dadang menjamin bahwa selama masa kepemimpinannya tidak akan ada praktik jual beli jabatan. Ia meminta seluruh ASN bekerja profesional, jujur, dan tulus. "Kepercayaan masyarakat adalah modal utama pembangunan. Mari kita jaga integritas dan hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bandung," pungkasnya. (AN/I-1)
