4 hours ago
6
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo (tengah) meninjau sistem pengolahan sampah organik di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (11/5/2026). Pengolahan sampah organik tersebut merupakan langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengimplementasi(ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.)
SEBANYAK 614 pedagang terkena dampak penataan Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Mereka sebelumnya berjualan di trotoar hingga badan jalan menyebabkan kemacetan lalu lintas.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut penataan Pasar Kramat Jati untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum sekaligus menyediakan ruang usaha yang lebih tertib dan layak.
Kini sebanyak 331 pedagang ditempatkan di Pasar Kramat Jati Sektor 7, 193 pedagang ikan di Lokbin Kramat Jati, 45 pedagang kue di Lokbin Cililitan, dan 45 pedagang lainnya di sejumlah pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.
Ia mengakui penataan kawasan tersebut bukan perkara mudah. Aktivitas perdagangan di Kramat Jati telah berlangsung sejak awal 1970-an.
“Pembenahan ini terus terang tidak gampang karena sudah berlangsung puluhan tahun sejak awal tahun 1970-an. Tetapi untuk menciptakan ketertiban di Jakarta, penataan di Kramat Jati ini mutlak dilakukan,” kata Pramono dikutip Rabu (2/9).
Ia menegaskan penataan dilakukan dengan pendekatan dialogis. Pemprov DKI melibatkan pedagang, tokoh masyarakat, dan pengurus paguyuban agar relokasi tidak sekadar memindahkan tempat berjualan, tetapi tetap menjaga keberlangsungan usaha.
Untuk meringankan beban pedagang selama masa transisi, Pemprov DKI membebaskan retribusi pasar selama enam bulan. Besarannya Rp180 ribu per bulan atau Rp6.000 per hari.
Pihaknya membenahi fasilitas di lokasi binaan, antara lain saluran air dan sirkulasi udara. Kipas angin ditambahkan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan area perdagangan.
Pramono juga meminta Dinas Kominfotik memperluas publikasi mengenai lokasi binaan agar masyarakat mengetahui lokasi baru pedagang dan membantu mereka mendapatkan kembali pelanggan.
“Prinsip utama kami adalah mengedepankan pendekatan yang humanis dengan menyediakan tempat relokasi yang layak. Namun, jika di kemudian hari masih ada yang kembali berjualan di badan jalan, penertiban dan sanksi tegas akan tetap diberlakukan,” tegasnya.
Pemprov DKI juga menyiapkan lokasi penyangga untuk menampung pedagang yang belum tertampung di lokasi utama. Lahan tambahan tersebut berada tidak jauh dari Kramat Jati dan ditargetkan siap digunakan dalam tiga pekan.
“Kami optimistis dalam waktu tiga minggu ke depan tempat penampungan tambahan tersebut siap digunakan sehingga seluruh pedagang tertampung secara sempurna,” kata Pramono.
Koordinator Pedagang Subuh Kramat Jati Muhtarom menyatakan mendukung penataan tersebut. Ia mengatakan pedagang telah diimbau menggunakan lokasi binaan yang disediakan pemerintah.
“Kami telah mengimbau seluruh pedagang pasar subuh untuk masuk dan memanfaatkan fasilitas lokasi binaan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah,” ujar Muhtarom.
Ia berharap komunikasi antara pemerintah dan pedagang terus dijaga selama masa transisi dan penyiapan fasilitas tambahan. (H-4)
