9 hours ago
1
Ilustrasi.(Magnific)
PENGADILAN federal Amerika Serikat yang tertidur selama tiga dekade akhirnya menggelar sidang publik pertamanya di Washington pada Kamis (30/7) waktu setempat. Sidang perdana Alien Terrorist Removal Court ini membahas langkah-langkah awal proses deportasi terhadap seorang perempuan asal Afghanistan yang diduga sebagai pengikut kelompok militan Negara Islam (ISIS).
Kasus itu menandai pertama kali pengadilan khusus tersebut digunakan sejak dibentuk oleh Kongres pada tahun 1996. Kehadirannya langsung memicu serangkaian pertanyaan hukum yang kompleks mengenai proses hukum yang adil (due process) dan akses terhadap bukti-bukti rahasia negara.
Alasan Penggunaan Pengadilan Khusus
Meskipun dirancang sebagai alat untuk mempercepat pengusiran tersangka teroris tanpa mengungkap terlalu banyak informasi rahasia, pemerintahan AS sebelumnya tidak pernah mencoba membawa kasus ke pengadilan ini. Namun, di bawah pemerintahan saat ini, upaya untuk mendeportasi migran melalui berbagai jalur hukum terus ditingkatkan.
Pejabat Departemen Kehakiman menyatakan bahwa penggunaan pengadilan khusus ini bertujuan mendeportasi individu berbahaya tanpa harus mengungkapkan informasi rahasia yang sensitif seperti yang biasanya diwajibkan dalam prosedur pemindahan tradisional.
Kasus Nazira Haji Zada
Dalam catatan pengadilan yang dibuka pada Rabu, Departemen Kehakiman menuduh Nazira Haji Zada, 47, seorang penduduk tetap sah yang tinggal di Fort Worth, berperan aktif dalam rencana penembakan massal yang gagal. Plot tersebut diduga diilhami oleh ISIS dan direncanakan terjadi pada hari pemilihan umum tahun 2024.
Putranya, Abdullah Haji Zada, mengaku bersalah atas pelanggaran terorisme dan menjalani hukuman penjara 15 tahun. Sementara menantunya, Nasir Ahmad Tawhedi, 28, juga mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi memberikan dukungan kepada ISIS.
Pemerintah menggambarkan Nazira sebagai matriark kelompok tersebut. Ia dituduh bekerja sama dengan Tawhedi untuk meradikalisasi keluarga dan menyembunyikan ajaran pro-ISIS dari suaminya yang tidak menaruh curiga.
Kutipan Jaksa: "Dia telah secara resmi menyatakan kesetiaan kepada ISIS," ujar jaksa Hayden O’Byrne dalam persidangan.
Argumen Pembelaan dan Konstitusionalitas
Pembela umum federal, Matthew Farley, meminta pembebasan segera bagi Haji Zada. Ia berpendapat bahwa prosedur pengadilan yang belum teruji ini secara fundamental tidak adil dan melanggar hak-hak kliennya di bawah Amendemen Pertama, Keempat, Kelima, dan Keenam Konstitusi AS.
"Seluruh skema ini melanggar proses hukum dan tidak konstitusional. Ini cara untuk menghindari proses kasus pidana yang semestinya," tegas Farley.
Mekanisme Alien Terrorist Removal Court
Berbeda dengan pengadilan pidana, lembaga ini hanya menangani masalah perdata yang berfokus pada apakah seseorang harus dideportasi karena memiliki kaitan dengan terorisme. Standar pembuktian yang digunakan adalah preponderance of the evidence, yang lebih rendah daripada standar melampaui keraguan yang masuk akal dalam kasus pidana.
Hakim ketua, Joan N. Ericksen, menyatakan bahwa pengadilan ini masih dalam tahap awal pengembangan infrastruktur. Ia berjanji akan menjalankan proses dengan ketelitian dan kesetiaan pada Konstitusi. Hakim juga mengisyaratkan akan mengikuti model CIPA (Classified Information Procedures Act) untuk menangani bukti rahasia, yang memungkinkan pengacara pembela meninjau informasi tersebut di bawah pengawasan ketat.
Sidang lanjutan akan dijadwalkan dalam beberapa hari mendatang untuk menentukan apakah Haji Zada akan tetap ditahan selama proses hukum berlangsung. (The Washington Post/I-2)
