8 hours ago
8
Ilustrasi(Dok Istimewa)
BELAKANGAN ini banyak konten media sosial yang menyebarkan kembali video-video demonstrasi mahasiswa lama dengan sejumlah narasi provokatif, seperti "Demo sebesar ini enggak diliput media?"; "Demo chaos begini, media lokal pada bungkam"; atau "Demo rame di luar, tapi hilang pemberitaan di media arus utama".
Tak hanya itu, sejumlah konten juga menonjolkan ketakutan terhadap demo besar atau kerusuhan di bulan Agustus. Analisis media sosial dari Monash University menemukan pola yang terorganisir dan hampir mustahil penyebarannya dilakukan secara manual.
Menanggapi itu, Direktur Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, melihat fenomena ini tidak bisa dipandang sebagai unggahan yang berdiri sendiri. Menurutnya, ketika narasi dengan tema yang sama muncul secara serentak di berbagai platform, menggunakan sudut pandang yang hampir identik, maka patut diduga ada upaya membangun opini publik secara sistematis.
"Pola narasinya juga relatif sama, yaitu mengangkat isu ketimpangan, kemiskinan, dan kesulitan ekonomi, tetapi kemudian dibingkai secara manipulatif dengan mencampurkan disinformasi, fitnah, atau informasi yang dipotong dari konteksnya," kata Iwan, Rabu (5/8).
Bila dicermati, kata Iwan, tujuan konten-konten tersebut bukan sekadar menyampaikan kritik, melainkan memancing kemarahan publik, membangun rasa frustrasi, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta institusi negara.
"Ketika informasi sengaja direkayasa untuk membentuk kebencian, maka yang terjadi bukan lagi kontrol sosial, melainkan operasi propaganda yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial," sambungnya.
Bahkan, Iwan menilai beberapa pola komunikasi yang terlihat memiliki kemiripan dengan prakondisi sebelum kerusuhan Agustus 2025 lalu, seperti masifnya penyebaran narasi yang emosional, penggunaan konten yang mudah viral, serta eksploitasi isu-isu yang menyentuh keresahan masyarakat.
Namun, menurutnya, tidak dapat disimpulkan bahwa kondisi saat ini pasti mengarah pada, atau merupakan bagian dari skenario yang sama dengan peristiwa Agustus 2025 tanpa adanya bukti yang kuat.
"Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa dalam berbagai dinamika politik maupun sosial, eskalasi sering kali diawali oleh perang narasi di ruang digital. Pelajaran pentingnya adalah jangan sampai ruang digital dibiarkan menjadi arena penyebaran informasi yang tidak terverifikasi hingga memicu polarisasi dan konflik di dunia nyata," terangnya.
Oleh karena itu, Iwan menyarankan kepada pemerintah perlu merespons dengan cepat, transparan, dan berbasis data. Setiap informasi yang menyesatkan harus segera diluruskan melalui komunikasi publik yang kredibel.
"Penegakan hukum terhadap penyebar hoaks, fitnah, atau hasutan yang melanggar hukum juga harus dilakukan secara profesional dan adil sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.
Sementara itu, Iwan juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpancing oleh konten yang sengaja dirancang untuk membangkitkan emosi. Sebab, kita semua memiliki tanggung jawab menjaga ruang publik agar tetap sehat.
"Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital. Sebelum membagikan suatu informasi, penting untuk memeriksa sumber, konteks, dan kebenarannya," pungkasnya.
