3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Prempuan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mengapresiasi keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang mengizinkan seluruh kadet perempuan Universitas Pertahanan (Unhan) mengenakan hijab selama masa pendidikan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perempuan ICMI, Welya Safitri menegaskan, kebijakan tersebut merupakan langkah maju dalam penghormatan terhadap hak beragama sekaligus memperkuat nilai kebhinekaan di lingkungan pendidikan pertahanan.
“Kami menyambut dengan penuh syukur dan kebahagiaan atas kebijakan Menhan. Ini bukti komitmen beliau terhadap penghormatan hak beragama sekaligus memperkuat peran perempuan Muslim dalam dunia pertahanan,” ujarnya dalam keterangan, Senin (24/8/2026).
Perempuan ICMI menilai, keputusan ini menunjukkan disiplin militer dapat berjalan seiring dengan pelaksanaan ajaran agama.
Selain itu, kebijakan tersebut diyakini akan memperkuat semangat kebangsaan dan keprofesionalan kadet perempuan, sekaligus memberi teladan bahwa nilai religiusitas tidak bertentangan dengan tugas pertahanan negara.
Organisasi ini juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung kebijakan yang ramah terhadap perempuan Muslim, baik di sektor pendidikan, dunia kerja, maupun ruang publik.
Momentum ini diharapkan menjadi inspirasi bagi lembaga pendidikan lain untuk lebih inklusif dan menghormati hak beragama.
Dengan adanya kebijakan ini, Perempuan ICMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada perempuan, keluarga, dan nilai-nilai keislaman demi terwujudnya bangsa yang berkarakter, beradab, dan berkeadilan.
“Kebebasan hijab bagi perempuan muslimah di TNI Polri dan seluruh institusi adalah program yang selama ini kami perjuangkan, dan puncaknya penetapan 8 Maret sebagai Hari Hijab Nasional,” jelas Welya.
Mantan anggota MPR RI dan Wasekjen MUI ini juga menilai, surat klarifikasi dari Kemenhan yang jelas menyebutkan memang JILBAB DILARANG ketika latihan di AKMIL.
"Jadi apapun alasannya memang ini melanggar UUD 1945 pasal 29, harus dibenahi internal Kemenhan RI karena tidak selayaknya adanya polemic apalagi larangan berhijab bagi setiap Muslimah dalam berbagai profesinya," tegas Welya.
Tentang alasan teknis bahwa hijab akan menghambat gerak Muslimah selama latihan dasar militer, menurut Welya kurang bisa diterima karena faktanya banyak negara Muslim yang memiliki tentara berhijab yang hebat dan berlatih tetap memakai hijab dengan model yang disesuaikan namun tetap fleksibel di lapangan.
"Banyak juga atlet Muslimah dari cabang olahraga beladiri yang sukses berprestasi tanpa melepas hijabnya,” terangnya.
Welya berharap Menhan dapat mengawasi implementasi kebijakan tersebut dilapangan dan menarik kembali kadet Muslimah yang terpaksa mundur dari pendidikan akibat kebijakan sebelumnya.
“Jangan sampai kadet itu malah dipojokan, apalagi diintimidasi karena berani bersikap mempertahankan keyakinannya dalam beragama,” pungkas Welya.
