1 day ago
10
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (kanan) dan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi usai melakukan pertemuan di Gedung Kementerian HAM, Rasuna Said, Jakarta(MI/Susanto)
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons soal pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 178 buruh PT Namnam Fashion Industries di Kota Cimahi. Ia mengimbau para pekerja untuk mau berpindah daerah setelah ada pergeseran kawasan industri di Jabar.
Dedi Mulyadi mengatakan industri garmen bersifat tidak permanen layaknya industri padat modal lainnya. Pengusaha, kata dia, terkadang merelokasi pabriknya ketika biaya produksi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerah lama tak lagi kompetitif
"Garmen itu selalu problem. Sektornya biasanya padat karya. Perusahaan-perusahaan padat karya memang secara umum begitu,," kata Dedi.
Ia lebih jauh menjelaskan perusahaan padat karya yang telah mencapai titik impas ke wilayah dengan biaya tenaga kerja yang upahnya lebih rendah.
"Kalau sudah break-even point, kemudian ada tempat lain yang tenaga kerjanya lebih murah, biasanya pindah. Itu sudah terjadi di mana-mana," ujar Dedi.
Menurutnya ketersediaan lapangan kerja di sektor garmen dan alas kaki di Jawa Barat posisinya kini telah bergeser dari kawasan industri lama seperti Bandung, Karawang, Purwakarta, dan Bandung Barat menuju daerah pertumbuhan baru.
Ia mendorong pekerja yang ingin bertahan di industri tersebut berani bergeser ke kabupaten penerima investasi baru seperti Indramayu, Garut, dan Majalengka.
"Rekrutmen untuk sektor sepatu, seperti di Indramayu, itu sangat banyak. Di Garut banyak, di Majalengka banyak. Memang daerahnya bergeser," ucapnya. (Ant/H-4)
