Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham.(Anadolu Agency/Zeynep Demir )
PERDANA Menteri Inggris, Andy Burnham, menegaskan komitmen pemerintahannya untuk mengambil tindakan nyata dalam merespons konflik di Timur Tengah. Pada Selasa (8/9), Burnham menyatakan tidak akan tinggal diam menghadapi "penderitaan mengerikan" warga Palestina dan ancaman terhadap prospek solusi dua negara.
Melalui akun media sosial X, Burnham menekankan bahwa retorika diplomatik selama bertahun-tahun tidak akan berarti tanpa langkah konkret. Ia menyebut kebijakan baru Inggris sebagai langkah yang diperhitungkan secara cermat dan terarah, yang menyasar kebijakan pemerintah Israel, bukan rakyatnya.
"Sudah terlalu lama kita ragu untuk bertindak karena takut dituduh anti-Israel," ujar Burnham. Ia menambahkan bahwa penderitaan rakyat Palestina merupakan "noda pada hati nurani dunia" dan mengakui bahwa respons Inggris di masa lalu cenderung lambat serta tidak memadai.
Koalisi Internasional dan Pembatasan Perdagangan
Langkah Inggris ini merupakan bagian dari gerakan kolektif bersama sebelas negara Eropa lainnya, termasuk Prancis dan Kanada. Secara serentak, negara-negara tersebut mengumumkan rencana pemberlakukan pembatasan nasional terhadap perdagangan barang yang berasal dari permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan.
Kebijakan ini dipicu oleh rencana terbaru Israel untuk membangun 1.200 unit rumah baru di wilayah pendudukan. Langkah ekspansi tersebut memicu kecaman luas karena seluruh permukiman di Tepi Barat dianggap ilegal menurut hukum internasional.
Data Eskalasi di Wilayah Pendudukan (Tahun 2026)
| Jumlah Serangan Pemukim | > 1.400 insiden (korban jiwa/properti) |
| Populasi Pemukim Israel | Sekitar 750.000 orang |
| Jumlah Permukiman/Pos Terdepan | 516 lokasi ilegal |
| Rencana Pembangunan Baru | 1.200 unit rumah |
Sumber: Data PBB / Anadolu (diolah)
Data PBB mengonfirmasi bahwa kekerasan oleh pihak pendudukan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepanjang tahun 2026 saja, tercatat lebih dari 1.400 serangan yang mengakibatkan kerusakan properti hingga jatuhnya korban jiwa.
Saat ini, diperkirakan 750.000 warga Israel mendiami 516 permukiman dan pos terdepan ilegal di wilayah Palestina. Burnham menegaskan bahwa perubahan pendekatan pemerintah Inggris bertujuan untuk menyelamatkan harapan terbaik bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. (Anadolu/Ant/I-1)


















































