PM Spanyol Pedro Sanchez Kritik Keras Respons Uni Eropa Terkait Krisis Migrasi Ceuta

Pemantauan oleh aparat keamanan setelah sejumlah migran berenang dari Maroko dan tiba di pesisir pantai kota Ceuta, Spanyol, Jumat (31/7/2026).(Anadolu Agency/Marcos Moreno)

PERDANA Menteri Spanyol Pedro Sanchez melontarkan kritik tajam terhadap respons sejumlah pemerintah negara Uni Eropa (EU) dalam menangani krisis migrasi di Ceuta. Sanchez menilai pendekatan yang diambil beberapa negara anggota dipicu oleh prasangka, penyebaran berita bohong, dan kepentingan politik semata.

Berdasarkan laporan harian Spanyol El Pais, Sanchez menyebut langkah-langkah tersebut bersifat "egois, memecah belah, dan ilegal." Pernyataan keras ini disampaikan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, dan Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin, yang saat ini memegang presidensi bergilir Dewan EU.

Desakan Pertemuan Darurat

Dalam suratnya, Sanchez mendesak Uni Eropa untuk segera menyelenggarakan pertemuan darurat para menteri dalam negeri. Tujuannya adalah untuk mengoordinasikan respons bersama yang lebih solid dan sesuai dengan prinsip organisasi. "Uni Eropa tidak boleh membiarkan reaksi yang egois, memecah belah, dan ilegal seperti ini," tegas Sanchez.

Sanchez menyoroti adanya tanggapan asimetris dari negara-negara anggota. Meski mayoritas memberikan dukungan dan solidaritas, sebagian negara justru menyerang Spanyol. Bahkan, muncul seruan untuk menangguhkan sementara Spanyol dari Kawasan Schengen.

Menanggapi usulan tersebut, Sanchez menegaskan bahwa desakan mengeluarkan Spanyol dari kawasan bebas paspor tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ia mengingatkan bahwa secara administratif, Ceuta bukan merupakan bagian dari Kawasan Schengen.

Klaim Kendali Perbatasan

Sanchez menjelaskan bahwa dalam waktu 48 jam, pemerintah Spanyol telah berhasil memulihkan kendali perbatasan di Ceuta, wilayah otonom Spanyol di Afrika Utara. Langkah-langkah yang diambil meliputi:

• Pemberian bantuan kemanusiaan bagi para migran.
• Pengembalian hampir seluruh imigran yang masuk secara ilegal ke wilayah asal.
• Pencegahan pergerakan tanpa izin ke wilayah Eropa lainnya.

Upaya penanganan ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Maroko. Namun, Sanchez menyayangkan minimnya dukungan dari negara-negara anggota EU lainnya. Ia menganggap sikap pasif dan serangan politik dari sebagian anggota bertentangan dengan hukum Eropa, hukum kemanusiaan, dan prinsip solidaritas.

Data Frontex dan Rekam Jejak Spanyol

Mengutip data dari badan perbatasan Frontex, Sanchez menekankan bahwa Spanyol memiliki salah satu perbatasan luar yang paling ketat di Uni Eropa. Hal ini menjadi krusial mengingat Spanyol adalah satu-satunya negara anggota yang memiliki perbatasan darat langsung di benua Afrika.

Ia juga mengingatkan kembali kontribusi aktif Spanyol dalam membantu negara anggota lain saat menghadapi krisis serupa, seperti krisis migrasi di Belarus pada 2021 dan di Pulau Lampedusa, Italia, pada 2023.

Langkah Lanjutan dan Dampak Krisis

Sebagai tindak lanjut, Irlandia dilaporkan telah menggelar pertemuan mekanisme Tanggap Krisis Politik Terpadu EU pada Sabtu. Perwakilan negara-negara anggota dijadwalkan bertemu kembali pada Senin (3/8) untuk membahas penanganan lebih lanjut secara kolektif.

Di saat yang sama, Madrid mulai membuka kembali secara bertahap jalur penyeberangan Beni Enzar di Melilla—wilayah kantong Spanyol lainnya di Afrika Utara. Pembukaan ini dikhususkan bagi kendaraan yang berpartisipasi dalam Operasi Penyeberangan Selat (Operation Crossing the Strait). (Anadolu/Ant/I-1)