Polemik Kapolri Jadi Anggota Kehormatan KSBSI, Pakar Hukum Sebut tak Langgar Konstitusi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.(Antara)

PAKAR hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, meluruskan polemik terkait pengangkatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai anggota kehormatan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Romli menegaskan bahwa penganugerahan tersebut bersifat personal dan sah secara hukum, bukan merupakan jabatan ex-officio yang melekat pada institusi Polri. Langkah KSBSI tersebut dinilai murni sebagai bentuk apresiasi atas pendekatan humanis dan persuasif Kapolri dalam mengawal serta mendengarkan aspirasi kelompok buruh.

"Itu kan bentuk apresiasi saja dari kaum buruh. Mungkin saja mereka menilai Kapolri Listyo Sigit ini sosok pemimpin yang berhasil mendengarkan suara buruh dan menangani aksi buruh selama ini secara damai dan tanpa represi. Wajar kalau Kapolri diberi apresiasi," ujar Romli ketika dihubungi, Minggu (30/8).

Romli menjelaskan bahwa pemberian gelar anggota kehormatan tidak menciptakan hubungan struktural maupun konflik kepentingan yang melanggar hukum tata negara. Pemberian penghargaan ini berbeda dengan keterlibatan aktif pejabat publik dalam struktur kepengurusan atau kegiatan politik praktis organisasi kemasyarakatan.

Menurutnya, organisasi sipil memiliki hak penuh untuk memberikan penganugerahan kehormatan kepada pejabat publik selama tidak melanggar kode etik, aturan disiplin kepolisian, maupun ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, penunjukan tersebut dinilai tidak menimbulkan implikasi hukum formal yang bertentangan dengan prinsip konstitusi. 

"Selama tidak ada pelanggaran kode etik, aturan disiplin kepolisian, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran konstitusional," katanya. (E-4)