1 day ago
8
Migran dari Maroko menuju Spanyol.(AFP)
PEMERINTAH Spanyol menghadapi tekanan politik dan diplomatik menyusul masuknya sekitar 50 ribu migran ke wilayah eksklave Ceuta di Afrika Utara. Meski Perdana Menteri Pedro Sanchez menyebut peristiwa itu sebagai sebuah serangan, pemerintah tetap berhati-hati untuk tidak secara langsung menyalahkan Maroko.
Sikap pemerintah tersebut memicu kritik dari berbagai kalangan politik di Spanyol. Politisi dari kubu kanan maupun kiri mendesak agar Maroko dimintai penjelasan atas peristiwa yang menewaskan sedikitnya 88 orang tersebut.
Sejak ribuan migran mulai memasuki Ceuta pada Kamis lalu, Garda Sipil Spanyol melaporkan bahwa aparat kepolisian Maroko yang biasanya berjaga di perbatasan tiba-tiba meninggalkan pos mereka. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa arus migrasi dalam jumlah besar sulit terjadi tanpa sepengetahuan atau persetujuan pihak berwenang Maroko.
Spekulasi lain juga berkembang mengenai kemungkinan krisis tersebut berkaitan dengan hubungan diplomatik Spanyol yang belakangan semakin dekat dengan Aljazair. Negara itu diketahui mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi Sahara Barat, wilayah yang hingga kini diklaim sebagai bagian dari Maroko.
Anggota parlemen dari partai sayap kiri Mas Madrid, Eduardo Rubino, menilai pemerintah perlu bersikap lebih tegas. "Mari kita sebut saja apa adanya, Maroko menggunakan manusia untuk menyerang kedaulatan kita," kata Eduardo Rubino dilasir Anadolu, Senin (4/8).
Wali Kota Ceuta, Juan Jesus Vivas dari Partai Rakyat, juga menilai situasi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai krisis migrasi biasa. Menurutnya, masyarakat melihat peristiwa itu sebagai sesuatu yang jika tidak diatur, didorong atau diizinkan oleh otoritas Maroko.
Dalam wawancara dengan harian El Pais, Vivas mengatakan pemerintah pusat tetap harus menjaga hubungan baik dengan Rabat. "Maroko telah menunjukkan kepada kita bahwa mereka tidak dapat diandalkan," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintahan Sanchez tetap memprioritaskan hubungan diplomatik dengan Maroko. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Spanyol menegaskan bahwa hubungan kedua negara berjalan sangat baik dan koordinasi dalam penanganan migrasi maupun isu lainnya tetap berlangsung erat.
Saat mengunjungi Ceuta pada Jumat (31/7), Sanchez kembali menegaskan pandangannya mengenai insiden tersebut. "Serangan, pelanggaran terhadap integritas teritorial Spanyol," ujar Sanchez.
Namun, ia tidak mengaitkan peristiwa itu dengan pemerintah Maroko. Menurutnya, aksi tersebut dilakukan oleh mafia yang memperdagangkan manusia. Sanchez juga menyebut Maroko sebagai sekutu dan menyampaikan apresiasi atas kerja sama Rabat dalam memulangkan para migran yang memasuki Ceuta tanpa izin.
Pemerintah Maroko baru memberikan tanggapan resmi pada Minggu (3/8) malam. Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Maroko, Rachid El Khalfi, menyatakan gelombang migrasi dipicu oleh unggahan di media sosial yang memberikan kesan seolah-olah memasuki wilayah Eropa dapat dilakukan dengan mudah tanpa konsekuensi hukum.
"Kerajaan Maroko akan terus menjadi, seperti yang selalu dilakukannya dengan para mitranya, mitra yang dapat diandalkan dan bertanggung jawab, yang berkomitmen teguh untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi internasional dalam memerangi migrasi ilegal dan perdagangan manusia," kata El Khalfi.
Sementara itu, pemimpin oposisi dari Partai Rakyat, Alberto Nunez Feijoo, meminta pemerintah menjelaskan apa yang menyebabkan kerja sama dengan Maroko gagal mencegah krisis tersebut. Ia menilai Spanyol berhak menuntut Rabat memenuhi kewajibannya dalam menjaga keamanan perbatasan.
Meski demikian, Partai Rakyat lebih banyak mengarahkan kritik kepada pemerintahan Sánchez yang dinilai gagal mengantisipasi masuknya migran dalam jumlah besar.
Menteri Dalam Negeri Fernando Grande-Marlaska sebelumnya menyatakan Pusat Intelijen Nasional gagal memberikan peringatan dini mengenai potensi krisis. Namun, sejumlah sumber intelijen yang dikutip media Cadena SER menyebut pemerintah sebenarnya telah menerima informasi bahwa gelombang migran menuju Ceuta dapat terjadi kapan saja.
Media Spanyol juga melaporkan bahwa Kantor Pengungsi dan Suaka telah memperingatkan sejak Juli mengenai meningkatnya jumlah migran yang berenang menuju Ceuta dan potensi memburuknya situasi.
Juru bicara Partai Rakyat, Ester Munoz, menuding pemerintah mengabaikan peringatan tersebut. "Sanchez dan pemerintahannya berbohong, seperti yang selalu mereka lakukan," sebutnya. "Pemerintah telah diperingatkan oleh dinas intelijennya dan tidak melakukan apa pun," ujarnya.
Krisis Ceuta kini menjadi perhatian Uni Eropa. Para duta besar negara anggota menggelar pertemuan darurat, disusul agenda khusus para menteri dalam negeri Uni Eropa untuk membahas perkembangan situasi.
Sejumlah pemimpin Eropa menilai Spanyol kehilangan kendali atas salah satu perbatasan eksternal Uni Eropa. Sebanyak 22 pemimpin negara anggota juga mengirim surat kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, serta Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin agar dilakukan pengawasan terhadap kebijakan nasional yang dinilai dapat menjadi faktor penarik migrasi ilegal.
Menanggapi kritik tersebut, Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares menegaskan bahwa negaranya akan meminta solidaritas dari seluruh anggota Uni Eropa. "Spanyol saat ini memiliki jumlah pendatang ilegal terendah di jalur Mediterania," kata Albares.
Ia menegaskan bahwa Uni Eropa seharusnya membantu Spanyol menjaga Ceuta dan Melilla sebagai satu-satunya wilayah Uni Eropa yang memiliki perbatasan darat dengan Afrika.
Albares juga kembali memuji kerja sama Maroko dalam menangani situasi tersebut. "Sejak awal, Maroko menawarkan kerja sama untuk mencoba mencegah arus pengungsi ini dan, yang terpenting, untuk memastikan kepulangan mereka segera, seperti yang sedang terjadi," paparnya.
Ia menambahkan bahwa sebagian besar migran yang memasuki Ceuta telah dipulangkan ke Maroko dan proses pemulangan masih terus berlangsung melalui koordinasi kedua negara. (Fer/P-3)
