3 weeks ago
11
Ilustrasi(Dok Istimewa)
Poltracking Indonesia menawarkan 5 formula kebijakan dan langkah strategis yang berpihak ke rakyat sebagai respons atas tren penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda mengatakan penurunan approval rating ini perlu disikapi dengan serius melalui agenda perbaikan kinerja pemerintah yang nyata.
"Tren penurunan approval rating atau kepuasan terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran yang terjadi saat ini, merupakan bagian dari dinamika politik pemerintahan yang perlu secara serius ditindaklanjuti dengan agenda perbaikan kinerja pemerintah," kata Hanta dalam survei berjudul Membaca Tren Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo Gibran yang disiarkan dari akun YouTube Poltracking TV, Senin (31/8/2026).
Survei yang dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 dengan 1.220 responden mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 55,1 persen, sementara tingkat kepercayaan publik masih di angka 63,2 persen. Hanta menekankan kebijakan pertama adalah menjaga daya beli dan memperluas lapangan kerja menyusul 44,3 persen publik mengaku harga kebutuhan pokok mahal menjadi persoalan tertinggi, sementara 62,5 persen publik bahkan mengatakan pengeluaran rumah tangga saat ini lebih banyak dibanding tahun lalu.
"Pemerintah perlu memperbanyak program jaring pengaman sosial yang secara khusus menyasar kelompok rentan dengan kondisi ekonomi sangat membutuhkan," ujar Hanta.
Ia menambahkan pemerintah perlu menahan segala bentuk kenaikan biaya seperti pajak, harga BBM, dan tarif tol yang berdampak langsung pada daya beli dan tekanan ekonomi keluarga. Kebijakan kedua adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Hanta menyarankan MBG perlu diaudit secara komprehensif dari hulu ke hilir dan diarahkan menjadi program khusus yang diprioritaskan secara ketat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia juga menyebut opsi mengonversi skema MBG menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan data terpadu menjadi lebih rasional mengingat masih banyak persoalan dalam implementasi program tersebut.
Kebijakan ketiga adalah melakukan perombakan kabinet dan memperkuat komunikasi pemerintah mengingat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri hanya 47,0 persen. Sebanyak 51,9 persen publik mendesak Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet, terutama untuk bidang ekonomi (30,8 persen) dan hukum (22,0 persen) yang dinilai paling membutuhkan perbaikan.
"Presiden Prabowo memerlukan sosok Menteri Koordinator yang tegas dan responsif yang mampu bertindak sebagai penahan benturan isu-isu krusial," ujar Hanta.
Ia mencontohkan peran strategis Luhut Binsar Pandjaitan pada era Presiden Jokowi untuk mengamankan kewibawaan institusi kepresidenan. Kebijakan keempat adalah memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang mendapat penilaian tidak baik dari publik masing-masing 46,5 persen dan 45,5 persen. Hanta menegaskan presiden tidak boleh menoleransi benturan oknum-oknum penegak hukum ataupun benturan antar-institusi yang selama ini merusak tatanan hukum nasional.
"Oknum-oknum atau pimpinan yang bermasalah perlu mendapatkan sanksi berat, bahkan penggantian perlu secara tegas jika diperlukan dengan menunjuk figur-figur baru berintegritas tinggi," tegas Hanta.
Kebijakan kelima adalah memperkuat checks and balances dan persepsi harmonisasi presiden-wapres dengan mempertimbangkan keberadaan oposisi parlemen. Hanta menyebut kehadiran PDIP, NasDem, dan PKS dengan total 232 kursi akan menghidupkan kembali fungsi checks and balances yang sehat dan demokratis, mengingat saat ini 58,5 persen publik menilai penting keberadaan partai oposisi yang kritis terhadap pemerintah.
"Skema penataan peta politik yang berimbang ini tidak hanya memperkuat mekanisme checks and balances, tetapi juga menjadi langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan serta kepuasan publik terhadap demokrasi Indonesia," pungkas Hanta. (H-2)
